News

Cina langgar HAM etnis mayoritas muslim, ini kata DPR

REPORTED BY: Insan Praditya

Cina langgar HAM etnis mayoritas muslim, ini kata DPR Etnis Ulghur di Cina

Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie dan Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendesak Pemerintah Indonesia supaya Pemerintah China menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas etnis mayoritas muslim Uighur. Sebagaimana laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah terjadi pelanggaran HAM kepada etnis Uighur di Xinjiang, China.

“Indonesia sebagai negara bebas aktif dan sebagai Anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) perlu untuk menghentikan pelanggaran HAM di semua belahan dunia termasuk di China,” tandas Syarif (NasDem) dalam interupsinya pada Rapat Paripurna penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018/2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Hal yang sama disampaikan Sukamta. Pihaknya menghormati China dengan kedaulatan dan kesatuan wilayahnya, namun ia ingin agar warga muslim yang bermukim di kawasan Sinjiang, yang terdiri suku-suku Uighur dihormarti hak asasinya, keyakinan dan budayanya.

“Saya tidak melihat satupun berita terkait masalah ini berupa reaksi Pemerintah Indonesia. Karena itu saya mendesak pemerintah memberikan respon, agar Indonesia sebagai negara Islam terbesar dan Anggota OKI  bisa membantu saudara-saudara kita suku Uighur tersebut,” tegasnya.

Menurut politisi PKS ini, etnis Uighur yang hidup di China lebih kurang ada 60 juta, ini bukan jumlah yang kecil. Mereka mendapat perlakuan yang melanggar keyakinan, budaya dan hak asasinya.

“Kami berharap  Pemerintah China bisa menghormati keyakinan dan hak asasi mereka,” pungkas Sukamta.

Menanggapi interupsi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto yang memimpin Rapat Paripurna DPR RI menyatakan, yang diusulkan kedua anggota Dewan tersebut adalah wilayah kerja Komisi I DPR RI. Idealnya dibahas  di intern Komisi lebih dulu kemudian bisa diputuskan sebagai sikap resmi DPR RI.

“Bahkan kalau dirasa perlu, Komisi  I DPR pada masa resespun diperbolehkan melakukan sidang. Meski demikian, apa yang disarankan kedua Anggota DPR tersebut akan ditindaklanjuti dalam masa sidang mendatang,” kata Utut.

PDIP: Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tidak politis
PAN dukung pemerintah soal penundaan pembebasan Ba'asyir
MenpanRB akan pecat 300 PNS
GRANAT serukan Pemilu damai bebas Narkoba
Lebih dari 1000 PNS korupsi belum dipecat, ada apa?
Fahri Hamzah minta pemerintah tuntaskan hak keluarga korban kecelakaan Lion Air
Fadli Zon ragukan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi moderator debat
Kubu Jokowi curigai hasil survei Median
Calon pemimpin penyebar hoaks jangan dipilih
PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Fadli Zon optimistis Prabowo lampaui elektabilitas Jokowi
Bamsoet imbau TNI-Polri netral dalam pemilu
IHSG siap melaju naik karena sentimen eksternal
DPR apresiasi mundurnya Edy dari ketua umum PSSI
Ahok bebas, apa pengaruhnya pada Pilpres?
Fetching news ...