News

Kemunduran HAM di era Jokowi, Timses: Warisan presiden terdahulu

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Kemunduran HAM di era Jokowi, Timses: Warisan presiden terdahulu Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Arsul Sani.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Arsul Sani mengatakan pada empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, ia juga menyoroti beberapa hal salah satunya dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, kasus HAM tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Jokowi, tetapi juga pemerintah sebelum Jokowi.

 

"Bukan hanya pemerintahan Jokowi tapi sebelumnya juga diwarisi pelanggaran HAM di masa lalu, kalau dihitung dari masa reformasi berarti itu dimulai dari zaman pemerintahan Gus Dur, Ibu Mega, tentu ada beberapa," kata Arsul saat ditemui wartawan di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/10/2018).

 

Arsul mengatakan proses penyelesaian kasus HAM di Indonesia tidak mudah. Ia mengatakan kasus HAM tidak hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Jaksa Agung dan DPR.

 

"Pelanggaran HAM masa lalu itukan persoalannya tidak bisa disalahkan hanya pada Jokowi saja, disana ada persoalan terkait dengan Komnas HAM, Jaksa Agung dan DPR ya," ujarnya.

 

Arsul berharap satu tahun sisa pemerintahan Jokowi-JK, ada perhatian khusus yang serius dari pemerintah dalam menangani kasus HAM tersebut.

 

"Kami sepakat bahwa ini tetap harus menjadi atensi dan kita berharap bahwa di sisa satu tahun terakhir masa pemerintahan Jokowi ini ada atensi khusus akan hal itu," pungkasnya.

 

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memberikan rapor merah di empat tahun pemerintahan Jokowi-JK terkait penyelesaian kasus HAM, penanganan konflik agraria, dan penanganan intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan.

 

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di empat tahun pemerintahan Jokowi-JK tidak memiliki kemajuan.

 

"Nilai merah untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Hal ini karena tidak ada pergerakan atau tidak ada kemajuan sama sekali," kata Ahmad beberapa waktu yang lalu.

 

Komnas HAM mengaku sudah memberikan daftar kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kepada Jaksa Agung sejak awal tahun 2002.

 

Kasus yang diserahkan di antaranya, peristiwa 1965/1966, Peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998, peristiwa Talangsan tahun 1989, peristiwa kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003.

 

Kemudian, tiga berkas pelanggaran HAM berat dari Aceh, yakni kasus Jambu Kepok, kasus Simpang KKA dan terakhir kasus Rumah Gedong yang diserahkan ke Jaksa Agung pada tahun 2017-2018.

Legislator: Ada nostalgia di buku nikah
Survei: Pemilih lebih ikuti tokoh agama daripada politisi
Kubu Prabowo: Habieb Rizieq korban fitnah
PDIP akan laporkan pemasangan poster Jokowi Raja ke Bawaslu
Kubu Prabowo nilai kubu Jokowi sering serang dengan isu-isu aneh
Prabowo-Sandi tiga kali minta maaf, PSI: Musti taubat dan hijrah
Irlandia selidiki pengakuan tiga pilot yang lihat piring terbang
PDI sebut 'poster Jokowi raja' jurus baru kampanye hitam
Mahathir Mohamad temui Vladimir Putin bahas jet tempur
Fahri Hamzah resmikan program magang ke Jepang
Sri waspadai penguatan dolar dan harga minyak
Akar kecanduan air rebusan pembalut
Korban kekerasan seksual di institusi pendidikan jauh dari keadilan
TKD Jabar: Suara Jokowi-Ma'ruf di Priangan Barat dan Priangan Timur masih lemah
DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah
Fetching news ...