News

Soal tuntutan rotasi jabatan yang tak transparan, ini jawaban KPK

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Soal tuntutan rotasi jabatan yang tak transparan, ini jawaban KPK "Pokoknya perbaikan sistem dan rotasi tersebut untuk mempersempit peluang korupsi," - Agus Rahardjo

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menanggapi protes yang dilakukan Wadah Pegawai KPK (WP KPK) terhadap rotasi jabatan yang dialami oleh anggota WP KPK di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/08/2018).

Agus mengatakan rotasi tersebut hanya dilakukan terhadap 14 orang internal. Menurutnya, tidak ada orang luar yang masuk.

"Yang namanya rotasi itu kan sifatnya alamiah, seharusnya rotasi itu dilakukan dua tahun sekali," kata Agus Rahardjo di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/08/2018).

Pemberlakuan sistem tersebut dinilai dapat mencegah potensi korupsi di dalam lembaga KPK. Atas dasar itulah, Agus menilai rotasi dan mutasi harus dilakukan dengan pedoman, kriteria, dan aturan yang jelas. Supaya, tercipta keterbukaan dalam setiap prosesnya.

“Lembaga ini berjalan bukan karena sikap suka atau tidak suka. Namun didasarkan pada sistem yang dibangun secara kuat yang memastikan organisasi dijalankan secara transparan dan akuntabel. Seperti yang tercantum menjadi dua asas KPK sesuai Pasal 5 UU KPK,” papar Agus.

"Untuk direktur yang lama sebenarnya hanya pindah posisi saja, sama-sama direktur apa masalahnya, Kabag yang lama juga pindah posisi tetapi posisinya tetap sama, ya pokoknya perbaikan sistem dan rotasi tersebut untuk mempersempit peluang korupsi," lanjutnya.

Sementara itu, soal tuntutan WP KPK agar rotasi bersifat transparan, Agus mencontohkan pengangkatan eselon I dan eselon II di Kementerian. Transparansi menurutnya dilakukan saat proses naik jabatan.

Hal ini dibantah oleh WP KPK yang menilai proses rotasi harus dihentikan sebelum adanya proses yang akuntabel dan tahapan yang jelas. WP menuntut proses rotasi pejabat internal KPK dihentikan sementara.

"Jadi transparansi bukan pada saat final pengangkatan saja tetapi pada waktu mereka meniti jenjang untuk mencapai kriteria yang harus transparan," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap.

Dia juga menilai sistem rotasi dan mutasi berpotensi menjadi sarana untuk menyingkirkan orang-orang yang berupaya untuk tetap kritis dalam menjalankan roda organisasi.

“Rotasi dan mutasi bukanlah soal yang sederhana melainkan untuk menuju tujuan yang lebih besar seperti mencegah adanya konflik kepentingan,” lanjutnya.

Diketahui penyebab rotasi jabatan KPK terjadi karena dalam waktu 8 (delapan) tahun tidak pernah berpindah tempat dan jabatan. Meski dalam peraturan sudah tercantum rotasi tersebut seharusnya dilakukan per 2 tahun.

Ini tiga tugas wajib caleg Gerindra
Prabowo-Sandi ke KPU diiringi drum band dan pencak silat
Jokowi minta Menko panggil Mendag dan Kabulog terkait polemik beras
 Jokowi-Ma'ruf ambil nomor urut di KPU ditemani oleh Ketum Parpol
Rupiah menguat imbas sentimen positif dari Bank Dunia
Polemik beras dapat timbukan kecurigaan di masyarakat
Dieliminasi KPU dari daftar caleg DPD, Oso melawan
Meski memaafkan, SBY tetap akan bongkar fitnah Asia Sentinel
Mengapa aku selalu diselingkuhi?
Wakil rakyat bukan tukang pukul kepentingan
Jokowi-Ma'ruf kerahkan relawan di daerah suara terendah
Nomor urut satu di Pilpres 2019 lebih untungkan Jokowi-Ma'ruf
 Fahri nilai dana rehab bencana Lombok mampet
Mengapa jomblo Cina harus beli istri dari Indonesia?
Kubu Jokowi nilai Neno Warisman buka kedok #2019GantiPresiden
Fetching news ...