News

Soal tuntutan rotasi jabatan yang tak transparan, ini jawaban KPK

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Soal tuntutan rotasi jabatan yang tak transparan, ini jawaban KPK "Pokoknya perbaikan sistem dan rotasi tersebut untuk mempersempit peluang korupsi," - Agus Rahardjo

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menanggapi protes yang dilakukan Wadah Pegawai KPK (WP KPK) terhadap rotasi jabatan yang dialami oleh anggota WP KPK di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/08/2018).

Agus mengatakan rotasi tersebut hanya dilakukan terhadap 14 orang internal. Menurutnya, tidak ada orang luar yang masuk.

"Yang namanya rotasi itu kan sifatnya alamiah, seharusnya rotasi itu dilakukan dua tahun sekali," kata Agus Rahardjo di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/08/2018).

Pemberlakuan sistem tersebut dinilai dapat mencegah potensi korupsi di dalam lembaga KPK. Atas dasar itulah, Agus menilai rotasi dan mutasi harus dilakukan dengan pedoman, kriteria, dan aturan yang jelas. Supaya, tercipta keterbukaan dalam setiap prosesnya.

“Lembaga ini berjalan bukan karena sikap suka atau tidak suka. Namun didasarkan pada sistem yang dibangun secara kuat yang memastikan organisasi dijalankan secara transparan dan akuntabel. Seperti yang tercantum menjadi dua asas KPK sesuai Pasal 5 UU KPK,” papar Agus.

"Untuk direktur yang lama sebenarnya hanya pindah posisi saja, sama-sama direktur apa masalahnya, Kabag yang lama juga pindah posisi tetapi posisinya tetap sama, ya pokoknya perbaikan sistem dan rotasi tersebut untuk mempersempit peluang korupsi," lanjutnya.

Sementara itu, soal tuntutan WP KPK agar rotasi bersifat transparan, Agus mencontohkan pengangkatan eselon I dan eselon II di Kementerian. Transparansi menurutnya dilakukan saat proses naik jabatan.

Hal ini dibantah oleh WP KPK yang menilai proses rotasi harus dihentikan sebelum adanya proses yang akuntabel dan tahapan yang jelas. WP menuntut proses rotasi pejabat internal KPK dihentikan sementara.

"Jadi transparansi bukan pada saat final pengangkatan saja tetapi pada waktu mereka meniti jenjang untuk mencapai kriteria yang harus transparan," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap.

Dia juga menilai sistem rotasi dan mutasi berpotensi menjadi sarana untuk menyingkirkan orang-orang yang berupaya untuk tetap kritis dalam menjalankan roda organisasi.

“Rotasi dan mutasi bukanlah soal yang sederhana melainkan untuk menuju tujuan yang lebih besar seperti mencegah adanya konflik kepentingan,” lanjutnya.

Diketahui penyebab rotasi jabatan KPK terjadi karena dalam waktu 8 (delapan) tahun tidak pernah berpindah tempat dan jabatan. Meski dalam peraturan sudah tercantum rotasi tersebut seharusnya dilakukan per 2 tahun.

Jokowi sampaikan data tak akurat, TKN tak ingin dibilang mencontek
Jokowi dikabarkan pakai earpiace saat debat, Kubu Prabowo: Jangan mudah terprovokasi
Warga Papua desak KPK setop kriminalisasi Lukas Enembe
BPN: Rakyat yang akan membantah kesalahan data Jokowi
Pengamat: Jokowi sampaikan data kurang akurat,Prabowo kurang tajam
Prabowo: Pembangunan infrastruktur era Jokowi grasa-grusu
Prabowo bingung saat ditanya Jokowi soal unicorn, ini penjelasannya
Jokowi dituding pakai alat bantu komunikasi saat debat, ini kata TKN
Prabowo nilai serangan Jokowi soal kepemilikan tanah wajar
TKN: Prabowo bingung jawab pertanyaan, Jokowi rileks
Soal Freeport, Jokowi tak takut pada siapapun demi rakyat
Jokowi bantah serang Prabowo terkait ratusan ribu hektar lahan
Prabowo akan pisahkan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bila jadi presiden
KGI Sekuritas: IHSG berpotensi menguat
Ada ledakan di arena debat capres, polisi lakukan penyelidikan
Fetching news ...