News

Saat konsumsi rokok ‘melukai’ ekonomi

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Saat konsumsi rokok ‘melukai’ ekonomi

Sebagai salah satu negara dengan jumlah perokok aktif terbesar di dunia, Indonesia mulai khawatir akan kerugian yang dihasilkan oleh konsumsi rokok. Tak hanya berdampak pada kesehatan tubuh, konsumsi rokok juga “melukai” ekonomi dan menghambat pencapaian pembangunan di Indonesia. 

Sebuah studi mengemukakan bahwa total kerugian terkait konsumsi rokok diperkirakan mencapai Rp565 triliun. Biaya ini setara dengan dana yang dibutuhkan untuk membangun 16.000 sekolah. Prevalensi perokok di Indonesia juga makin meningkat. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh harga rokok yang sangat murah di Indonesia – meski tarif cukai rokok telah naik. Pada 2015, Oxford Business Group mengungkapkan bahwa di Indonesia, rokok dapat dijual secara eceran dengan harga rata-rata Rp1.000 per batang. Satu bungkus rokok di Indonesia dapat dijual sekitar Rp12.000, termasuk yang termurah di dunia.

Permasalahan tersebut diketahui juga membuat Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJI-UI) melakukan survei. 

Hasil survei tersebut menunjukkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah. Salah satunya yakni untuk menutupi defisit anggaran JKN, pemerintah disarankan untuk meningkatkan harga cukai tembakau.

Dari tahun 2013 sampai 2017 BPJS Kesehatan harus menanggung sekitar 50 triliun rupiah untuk penyakit yang diakibatkan oleh rokok seperti stroke, kanker, ginjal dan jantung. Dalam waktu yang bersamaan BPJS juga mengalami defisit hingga mencapai 9 triliun rupiah.

“Dari 404 orang yang merokok sekitar 80 persen setuju harga rokok naik dan 501 orang yang tidak merokok 93 persen di antaranya setuju harga rokok naik,” ujar Dr Renny Nurhasana dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia ketika menghadiri diskusi Optimalisasi Pemanfaatan Cukai Rokok untuk Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (09/08/2018).

Artinya, kenaikan harga cukai rokok masih bisa ditoleransi oleh mayoritas masyarakat. Pemerintah dapat menggunakannya untuk mengurangi defisit Jaminan Kesehatan Nasional.

“Ini adalah win-win solution yang bisa dilakukan oleh pemerintah,” tutur Renny.

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan kebijakan penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai rokok sampai 2021 mendatang, kendati adanya penolakan. 

"Saya optimistis kebijakan ini akan terus dilanjutkan," kata Suahasil dalam siaran persnya, Kamis (09/08/2018). Menurut Suahasil, kebijakan simplifikasi ini memberikan nilai positif bagi kelangsungan industri rokok nasional.

Pabrikan rokok tidak bisa lagi melakukan kecurangan dengan membayar tarif cukai yang lebih rendah dari ketentuan golongannya. "Seharusnya begitu. Semoga kepatuhan juga membaik," tegas Suahasil.

 

Bentrok Sandiaga VS Susi, Timses Jokowi: Sandi pahami Undang-Undang dulu
Memahami peringatan Jokowi tentang cincin api
Timses Jokowi sindir soliditas PAN dukung Prabowo-Sandi
KASAD bicara Terrorist Triangle Transit di Washington
FWJ ajak media tangkal hoaks di tahun politik
Gubernur DKI tertibkan 60 reklame ilegal
Bamsoet nilai tak ada unsur kesengajaan pelaku tembak gedung DPR
Dua tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi penembakan DPR
Demonstran ajak usir setan yang ganggu KPK
MPR usulkan Perbakin tutup lapangan tembak Senayan
PAN targetkan suara di pulau Jawa
Legislator minta pemerintah tingkatkan layanan penyandang disabilitas
Trump tempatkan konsulat Palestina di bawah kedutaan Israel
Bila diserang, Rusia akan respon serangan rudal dengan senjata nuklir
Puluhan kali gempa, Anak Krakatau berstatus waspada
Fetching news ...