Penundaan pelantikan gubernur Maluku tak perlu dibesar-besarkan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Penundaan pelantikan gubernur Maluku tak perlu dibesar-besarkan Gubernur dan Wakil Maluku terpilih, Murad Ismail-Barnabas.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus menilai penundaan pelantikan Gubernur dan Wakil Maluku terpilih, Murad Ismail-Barnabas, adalah hal yang wajar. Dia meminta semua pihak untuk tidak membesar-besarkan hal tersebut.

"Itu hal yang lumrah. Jangan buru-buru menilai penundaan pelantikan itu cacat hukum. Presiden Jokowi tidak melanggar, beliau hanya tidak ingin melantik sekarang dan akan diatur waktunya," ungkap Petrus di Jakarta, Kamis (15/03/2019).

Menurut dia, pelantikan Gubernur menjadi kewenangan Presiden tapi dalam persoalan ini, Petrus mengamati Jokowi justru ingin melantiknya secara langsung tanpa diwakilkan.

"Makanya, ditunda. Presiden Jokowi merasa ingin melantiknya tapi pilih waktu yang tepat. Itu boleh-boleh saja, tidak masuk kategori pelanggaran hukum. Ada Plt kok untuk mengisi kekosongan," terang Petrus.

Dikatakan Petrus, penundaan itu ada pertimbangan khusus dan menjadi kewenangan Presiden. Petrus pun mencontohkan posisi Bupati Kota Waringin Barat yang selama beberapa waktu dijabat oleh Teras Narang untuk mengisi kekosongan lantaran masih ada sengketa dan Mendagri tidak mau melantiknya.

"Itu tidak bisa dikategorikan pelanggaran hukum," kata Petrus.

Sementara itu, pengamat politik IPI Karyono Wibowo menyebut terlalu jauh jika ada pihak menyebut itu cacat hukum. "Ini hanya persoalan waktu saja. Persoalannya sekarang ada agenda nasional yang akan dihadapi, yakni Pileg dan Pilpres. Terlalu berlebihanlah," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapuspen Kemendagri Bahtiar menyampaikan penjelasan terkait penundaan pelantikan Gubernur dan Wakil Maluku terpilih, Murad Ismail-Barnabas. Semula, pelantikan akan dilakukan oleh Presiden Jokowi pada Senin, 11 Maret 2019.

Bahtiar mengatakan, penundaan pelantikan karena saat ini pemerintah berkonsentrasi pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

“Pelantikan Gubernur Maluku terpilih ditunda sampai setelah Pemilu Serentak tanggal 17 April 2019. Semua konsentrasi kita hari ini untuk menyukseskan Pemilu 17 April,” ujar Bahtiar.

Bahtiar menjelaskan bahwa masa jabatan akhir Gubernur Maluku adalah 10 Maret, namun karena pertimbangan undang-undang maka diamanatkan Sekjen (Sekda) sebagai Pelaksanaan harian atau PLH.

"Jadi ini sebenarnya hanya teknis saja. Kita lebih berkonsentrasi untuk mensukseskan terlebih dahulu acara Pemilu dan Pilpres 17 April nanti karena hanya selisih 30 hari saja untuk persiapannya. Gubernur terpilih dan partai-partai pengusung sudah diberitahu dan setuju. Jadi, menurut saya sebenarnya tidak ada masalah," pungkasnya.

IHSG ditutup menguat di level 6.501
Mayoritas pemilih tidak tertarik janji capres
Usai Romy dicokok KPK, PPP yakin bangkit
Kubu Jokowi akan yakinkan swing voters di kampanye terbuka
Komnas HAM sebut pemerintah umbar janji ke korban gempa Sulteng
Daftar kesalahan berkirim email resmi
PDIP ingin Golkar rebut posisi kedua dari Gerindra
PDIP: Prabowo-Sandi hanya naik 4 persen padahal sudah pakai fitnah dan hoaks
DPR setujui dua nama calon hakim konstitusi
IHSG berpotensi menguat hari ini
BPN: Jokowi kehilangan kepercayaan dari masyarakat
Rapat Paripurna sepi, ini alasan Wakil Ketua DPR
Kubu Prabowo nilai OTT Romahmurmuziy tanda pemerintahan Jokowi tidak berhasil
Elektabilitas turun, ini kata kubu Jokowi
Amerika imbau Iran hentikan program rudal balistik
Fetching news ...