Prabowo bingung saat ditanya Jokowi soal unicorn, ini penjelasannya

REPORTED BY: Insan Praditya

Prabowo bingung saat ditanya Jokowi soal unicorn, ini penjelasannya Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto

Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo  menanyakan kepada Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto tentang bagaimana cara mendukung perkembangan startup Unicorn di Indonesia dalam debat kedua capres.Menanggapi pertanyan itu, Prabowo tampak terlihat bingung akan pertanyaan yang disampaikan oleh Jokowi. Bahkan, Prabowo kembali mempertegas pertanyaan itu dengan mengulang pertanyaan yang sama.

"Infrastruktur apa yang akan bapak bangun untuk mendukung perkembangan unicorn di Indonesia?," Kata Jokowi dalam debat, Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/02/2019).

"Unicorn itu apa? maksud bapak yang online-online itu?," timpal Prabowo.

Berdasarkan penelusuran, istilah unicorn dapat disebut untuk mengukur tingkat kesuksesan sebuah start-up. Sebab, keberadaan start-up di era digital sudah tak dapat lagi dipandang sebelah mata. Hal ini karena berbagai start-up telah terbukti berhasil mengimbangi kesuksesan perusahaan-perusahaan besar lain.

Istilah unicorn ini mengacu kepada start-up yang memiliki valuasi senilai 1 miliar Dolar AS (sekitar Rp13,1 triliun) atau lebih. Seperti dilansir Venture Beat. Saat ini terdapat 229 startup yang masuk dalam kategori unicorn.

Semua start-up ini tersebar di berbagai belahan dunia termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Jerman, India, Kanada, Inggris, dan Singapura. Start-up ini pun menggeluti bidang yang bervariasi seperti keuangan, pemasaran, pelayanan, ritel, dan bahkan permainan digital.

Lebih lanjut, Jokowi  mengatakan bahwa jika terpilih sebagai Presiden kembali, ia mengatakan akan membuat program 1000 Start up di Indonesia, agar Indonesia memiliki akses di pasar global.

"Kita ingin tidak hanya empat, tapi muncul start-up baru. Makanya ada Program 1000 start-up baru, inkubator di global agar memiliki akses. Dakam rangka mendukung unicorn ini kita di start-up," katanya.

Jokowi mengatakan bahwa akan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung program tersebut. Selain itu, Jokowi menilai bahwa pengembangannya harus dibarengi oleh regulasi dari pemerintah untuk menjalankannya.

"Dari sisi regulasi, tanpa regulasi yang ketat. Mendaftarkan lewat online bisa. SDM telah kita siapkan, sudah dalam tiga tahun ini kita siapkan," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Prabowo menyatakan dukungannya terhadap program tersebut. Meskipun begitu, Prabowo mengatakan bahwa ia khawatir jika ada pihak asing yang sengaja meng-kapitalisasi jika tidak regulasi yang ketat dari pemerintah.

"Saya juga dukung semua upaya kita kejar dan ambil posisi, Tapi hal yang menyasar dalam ekonomi indonesia adalah terjadi suatu disparitas, yaitu segelintir orang menguasai lebih," Balas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengkhawatirkan jika pemerintah tidak hati-hati dalam mengelola program 'Unicorn' tersebut, maka dipastikan bisa mempercepat arus larinya uang ke luar negeri lewat transaksi e-commerce tersebut.

"Saya khawatir, ada unicorn ini mepercepat nilai tambah yang kita punya pindah ke luar negeri. Silakan anda ketawa. Kalau kita nggak hati-hati, untuk internet e-commerce ini bisa mempercepat arus larinya uang ke luar negeri, Bukan pesimistis," tegasnya.
 

Mayoritas pemilih tidak tertarik janji capres
Usai Romy dicokok KPK, PPP yakin bangkit
Kubu Jokowi akan yakinkan swing voters di kampanye terbuka
Komnas HAM sebut pemerintah umbar janji ke korban gempa Sulteng
Daftar kesalahan berkirim email resmi
PDIP ingin Golkar rebut posisi kedua dari Gerindra
PDIP: Prabowo-Sandi hanya naik 4 persen padahal sudah pakai fitnah dan hoaks
DPR setujui dua nama calon hakim konstitusi
IHSG berpotensi menguat hari ini
BPN: Jokowi kehilangan kepercayaan dari masyarakat
Rapat Paripurna sepi, ini alasan Wakil Ketua DPR
Kubu Prabowo nilai OTT Romahmurmuziy tanda pemerintahan Jokowi tidak berhasil
Elektabilitas turun, ini kata kubu Jokowi
Amerika imbau Iran hentikan program rudal balistik
Fadli Zon: Krisis Timur Tengah dipicu masalah politik
Fetching news ...