Mendagri imbau ASN sosialisasikan partisipasi Pemilu ke masyarakat

REPORTED BY: Insan Praditya

Mendagri imbau ASN sosialisasikan partisipasi Pemilu ke masyarakat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengimbau seluruh Humas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mensosialisasikan masyarakat agar idatang ke TPS untuk kut berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu) 2019. 

Hal itu diinstruksikannya untuk mencegah kecenderungan masyarakat untuk tidak memilih pemimpin di pesta demokrasi tersebut, sehingga masyarakat dapat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tugas humas menyampaikan hak suara dijaga WNI untuk bisa hadir di TPS, di tingkat partisipasi, sangat penting mementingkan proses pilpres yang akan datang. Kita terus kampanye untuk menggerakkan masyarakat di daerah untuk mau datang ke TPS,"  katanya di Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum se-Indonesia, di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (11/02/2019). 

Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan peran kepala daerah juga berfungsi untuk menjadi juru bicara yang baik dalam mensosialisasikan pemilihan umum. Hal ini berlaku baik untuk pileg maupun pilpres 2019.

"Ingin menegaskan bahwa humas di daerah jangan hanya meliput berita kegiatan kepala daerah, tapi harus bisa jadi juru bicara, baik pemerintah pusat dan daerah siapa pun prisiden, siapa pun gubernurnya wajib untuk menyuarakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan dalam Rakornas bidang kehumasan dan hukum ini terdapat 514 humas dan 34 biro humas Indonesia di tingkat provinsi. Selain itu, Tjahjo juga berpesan pada biro hukum agar memberikan masukan untuk kepala daerah terkait APBD. 

"Dengan biro hukum harus memberikan masukan yang detil baik diminta atau tidak diminta kepada pengguna anggaran khususnya yang terkait tentang perencanaan anggaran dan lingkungan hidup," jelasnya.

Jadi siapapun walikota, bupati, gubernur, harus diberikan masukan-masukan sebelum teken kontrak dengan DPRD menyangkut APBD. Masalah anggaran yang harus kita lebih fokus dan tertib," tutupnya.

Jokowi sampaikan data tak akurat, TKN tak ingin dibilang mencontek
Jokowi dikabarkan pakai earpiace saat debat, Kubu Prabowo: Jangan mudah terprovokasi
Warga Papua desak KPK setop kriminalisasi Lukas Enembe
BPN: Rakyat yang akan membantah kesalahan data Jokowi
Pengamat: Jokowi sampaikan data kurang akurat,Prabowo kurang tajam
Prabowo: Pembangunan infrastruktur era Jokowi grasa-grusu
Prabowo bingung saat ditanya Jokowi soal unicorn, ini penjelasannya
Jokowi dituding pakai alat bantu komunikasi saat debat, ini kata TKN
Prabowo nilai serangan Jokowi soal kepemilikan tanah wajar
TKN: Prabowo bingung jawab pertanyaan, Jokowi rileks
Soal Freeport, Jokowi tak takut pada siapapun demi rakyat
Jokowi bantah serang Prabowo terkait ratusan ribu hektar lahan
Prabowo akan pisahkan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bila jadi presiden
KGI Sekuritas: IHSG berpotensi menguat
Ada ledakan di arena debat capres, polisi lakukan penyelidikan
Fetching news ...