Revisi visi dan misi ditolak, kubu Prabowo minta KPU konsisten

REPORTED BY: Insan Praditya

Revisi visi dan misi ditolak, kubu Prabowo minta KPU konsisten Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus konsisten dalam menerapkan aturan, baik itu tentang visi-misi dan foto paslon. Ia mengatakan revisi visi dan misi Prabowo-Sandi yang ditolak tentu menjadi tanda tanya, sebab KPU mengizinkan pasangan Jokowi-Ma'ruf untuk mengganti foto di surat suara.

"Kalau memang itu bagian dari yang sudah ditentukan dari awal bahwa itu bagian dari tak terpisahkan ketika mendaftarkan ya itu kewenangan KPU. Tapi kalau melihat perkembangan dulu ketika maju, disampaikan juga foto dan soal nomor, lalu nomor berubah jadi 01 dan 02, foto juga berubah, terutama Pak Jokowi dan Kiai Maruf itu juga berubah ternyata. Ya harusnya KPU konsisten," kata Hidayat saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (11/01/2019).

Hidayat mengatakan perubahan visi dan misi yang dilakukan BPN tidak terlalu signifikan. Ia mengatakan visi dan misi yang baru, hanya untuk mempertajam visi dan misi yang sudah ada.

"Hanya penajaman dan lebih fokus lagi. Jadi kalau tidak diterima bukan berarti visi-misi berubah. Visi-misi sama saja, hanya yang saya pahami pengajuan itu hanya untuk memfokuskan saja," ujarnya.

Hidayat mengatakan tak mempermasalahkan revisi visi dan misi itu ditolak. Ia mengatakan visi dan misi Prabowo-Sandi tetap dalam koridor ideologi Pancasila, UUD 1945 dan aspirasi dari masyarakat.

"Tetap dalam koridor UUD 1945, Pancasila, itulah kata kuncinya. Tak berubah sama sekali. Itu kan kemarin diajukan karena berdasarkan aspirasi dari masyarakat, sehingga dimasukkan dan dipadatkan lagi. Tapi tak berubah secara prinsip," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak revisi visi dan misi paslon capres-cawapres Prabowo-Sandi. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menegaskan dalam regulasinya, dokumen visi dan misi merupakan hal yang tak terpisahkan dari dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Bahwa dokumen sudah tidak bisa diperbarui. Namun, dalam berkampanye, boleh saja memaparkan gagasan yang baru. Itu menjadi hak calon presiden dan calon wakil presiden untuk berkomunikasi kepada masyarakat," kata Wahyu beberapa waktu yang lalu.

PDIP: Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tidak politis
PAN dukung pemerintah soal penundaan pembebasan Ba'asyir
MenpanRB akan pecat 300 PNS
GRANAT serukan Pemilu damai bebas Narkoba
Lebih dari 1000 PNS korupsi belum dipecat, ada apa?
Fahri Hamzah minta pemerintah tuntaskan hak keluarga korban kecelakaan Lion Air
Fadli Zon ragukan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi moderator debat
Kubu Jokowi curigai hasil survei Median
Calon pemimpin penyebar hoaks jangan dipilih
PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Fadli Zon optimistis Prabowo lampaui elektabilitas Jokowi
Bamsoet imbau TNI-Polri netral dalam pemilu
IHSG siap melaju naik karena sentimen eksternal
DPR apresiasi mundurnya Edy dari ketua umum PSSI
Ahok bebas, apa pengaruhnya pada Pilpres?
Fetching news ...