PDIP nantikan klarifikasi Wiranto soal pengrusakan bendera Demokrat

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

PDIP nantikan klarifikasi Wiranto soal pengrusakan bendera Demokrat Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan tuduhan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang menyebutkan oknum Partai Demokrat dan PDIP terlibat perusakan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru perlu diklarifikasi. Ia mengatakan sudah menghubungi Wiranto, tetapi belum ada respons dari Menko Polhukam itu.

"Saya tanya ke beliau, beliau belum bisa memberikan klarifikasi, sehingga saya akan tanya pak Wiranto," kata Hasto saat ditemui wartawan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Hasto mengatakan Wiranto seharusnya langsung menyebut nama pelaku perusak atribut tersebut. Tak hanya itu, Ia mengatakan PDIP mengutuk perusakan atribut Demokrat, karena hal itu bagian dari kejahatan demokrasi.

"Merusak atribut itu kami kutuk karena itu merupakan bagian dari kejahatan demokrasi dan itu tidak mendidik. Itu tidak seharusnya dilakukan; siapa pun tidak boleh merusak atribut pihak lain," ujarnya.

Di pihak lain, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai tuduhan Wiranto adalah salah dan terburu-buru.

Selanjutnya, Hasto mengatakan PDIP menyerahkan sepenuhnya kasus perusakan atribut Demokrat itu kepada kepolisian. 

"Kami percayakan pada kepolisian," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebutkan oknum perusak atribut partai Demokrat di Pekanbaru, Riau melibatkan Partai Demokrat dan PDIP. Ia berani mengatakan hal itu, setelah Kapolri Jenderal Tito Karnavian bergerak cepat menangkap pelaku.

Selain itu, Wiranto mengatakan oknum perusak atribut itu sengaja melakukan perusakan itu tanpa ada perintah dari pimpinan Parpol masing-masing, dengan motif mencari perhatian semata.

PDIP: Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tidak politis
PAN dukung pemerintah soal penundaan pembebasan Ba'asyir
MenpanRB akan pecat 300 PNS
GRANAT serukan Pemilu damai bebas Narkoba
Lebih dari 1000 PNS korupsi belum dipecat, ada apa?
Fahri Hamzah minta pemerintah tuntaskan hak keluarga korban kecelakaan Lion Air
Fadli Zon ragukan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi moderator debat
Kubu Jokowi curigai hasil survei Median
Calon pemimpin penyebar hoaks jangan dipilih
PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Fadli Zon optimistis Prabowo lampaui elektabilitas Jokowi
Bamsoet imbau TNI-Polri netral dalam pemilu
IHSG siap melaju naik karena sentimen eksternal
DPR apresiasi mundurnya Edy dari ketua umum PSSI
Ahok bebas, apa pengaruhnya pada Pilpres?
Fetching news ...