Farhat Abbas minta PSI dikeluarkan dari Tim Kampanye Nasional

REPORTED BY: Insan Praditya

Farhat Abbas minta PSI dikeluarkan dari Tim Kampanye Nasional Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Farhat Abbas

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Farhat Abbas meminta kepada koalisi untuk mengeluarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari Tim Kampanye Nasional. Hal tersebut karena pernyataan PSI soal penolakan Poligami dinilai sangat merugikan pihak Jokowi-Ma'ruf.

"Dari dulu saya sudah meminta supaya PSI dikeluarkan dari koalisi, karena pernyataan ketua umum PSI ini merugikan Jokowi jadi seolah-olah nanti pak Jokowi melarang poligami," ujarnya di Balai Sarbini Jakarta, Senin (17/12/2018).

Farhat mengatakan Poligami termasuk kedalam firman dan ayat sunnah yang ada pada Al-Qur'an. Menurutnya, pluralisme hal itu secara tidak langsung tak menghargai nilai pluralisme dalam beragama .

"Poligami itu sebenarnya keadilan sila ke lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bagi yg mampu apabila dapat izin, karena hal tersebut ada di Al Qur'an dan firman jadi sodakallahulazim maha benar Allah dengan segala firman-nya, jadi gak ada yg gak benar," terangnya.

"Tapi kalau larangan buat kadernya sama aja menyatakan bahwa nanti kalau masuk ke parlemen merevisi UU perkawinan, kalau PSI tidak setuju berarti dia tidak menghargai pluralisme dalam beragama di Indonesia," lanjutnya.

Kendati demikian, dia mengingatkan agar PSI tidak menurunkan elekteblitas koalisi dengan menciptakan sensasi dan kontroversi. Ia juga mengingat partai besutan Grace Natalie itu masih terbilang baru dan belum mempunyai wakil di DPR.

"Jadi pernyataan Grace itu merugikan Jokowi dan sebagai partai kecil yang belum punya kursi, gak usah terlalu banyak mimpi dan cerita belum jadi apa apa udah mau membuat satu kontroversi dengan cara itu," tutupnya.

Senada dengan Farhat, Ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar mengingatkan kepada PSI agar tidak menciptakan kontroversi di partai maupun koalisinya, karena hal tersebut akan berdampak pada menurunnya elekteblitas Jokowi-Maa'ruf di pilpres 2019.

"Pokoknya PSI jangan menurunkan elektoralnya pak jokowi lah," tambah Cak Imin.

PDIP: Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tidak politis
PAN dukung pemerintah soal penundaan pembebasan Ba'asyir
MenpanRB akan pecat 300 PNS
GRANAT serukan Pemilu damai bebas Narkoba
Lebih dari 1000 PNS korupsi belum dipecat, ada apa?
Fahri Hamzah minta pemerintah tuntaskan hak keluarga korban kecelakaan Lion Air
Fadli Zon ragukan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi moderator debat
Kubu Jokowi curigai hasil survei Median
Calon pemimpin penyebar hoaks jangan dipilih
PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Fadli Zon optimistis Prabowo lampaui elektabilitas Jokowi
Bamsoet imbau TNI-Polri netral dalam pemilu
IHSG siap melaju naik karena sentimen eksternal
DPR apresiasi mundurnya Edy dari ketua umum PSSI
Ahok bebas, apa pengaruhnya pada Pilpres?
Fetching news ...