Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan

REPORTED BY: Insan Praditya

Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan Gedung DPR-MPR RI

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin meragukan DPR akan segera merevisi Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya diminta oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk direvisi. Revisi tersebut terkait batas usia perkawinan perempuan dan laki-laki.

Menurut Ujang, permintaan MK untuk merevisi Undang-undang tersebut adalah hal mendesak. Ia menilai DPR dapat melakukan revisi pasal tertentu terkait batas usia perempuan untuk menikah di usia 16 tahun menjadi 19 tahun.

"Jika MK meminta, maka bisa saja hal tersebut sangat mendesak. Kan DPR bisa melakukan revisi terbatas. Revisi pasal tertentu saja, artinya yang revisi hanya terkait batas usia anak yang diminta MK," ujarnya.

Ujang meragukan DPR akan mengiyakan untuk segera merevisi Undang-undang tersebut. Sebab, DPR sibuk berkampanye dan lebih fokus untuk mengamankan kursi di DPR RI.

"Namun saya tidak yakin DPR akan mengiyakan, karena anggota DPR saat ini sedang sibuk berkampanye di Pileg and Pilpres. Anggota DPR pasti akan lebih fokus untuk mengamankan diri dulu agar terpilih kembali," tuturnya.

Selanjutnya, Ujang mengatakan persoalan saat ini adalah banyak anak dibawah umur menikah. Untuk itu, menurutnya DPR harus menyelesaikan Undang-undang Perkawinan tersebut.

"Persoalan banyaknya anak yang menikah di bawah umur harus cepat direspon dan diselesaikan dengan UU Perkawinan hasil revisi nanti. Jadi UU-nya harus solutif, berjangka panjang, dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. MK mengatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi.

"Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Anwar Usman beberapa waktu yang lalu.

Sebagai informasi, Dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki yakni diusia 19 tahun sementara perempuan diusia 16 tahun. Ketentuan batas usia itu digugat sekelompok warga karena merasa dirugikan dengan perbedaan batas usia tersebut.

Kemudian, MK menilai beleid atau kebijakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak yang disebutkan anak-anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun, sehingga mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak. 

PDIP: Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tidak politis
PAN dukung pemerintah soal penundaan pembebasan Ba'asyir
MenpanRB akan pecat 300 PNS
GRANAT serukan Pemilu damai bebas Narkoba
Lebih dari 1000 PNS korupsi belum dipecat, ada apa?
Fahri Hamzah minta pemerintah tuntaskan hak keluarga korban kecelakaan Lion Air
Fadli Zon ragukan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi moderator debat
Kubu Jokowi curigai hasil survei Median
Calon pemimpin penyebar hoaks jangan dipilih
PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Fadli Zon optimistis Prabowo lampaui elektabilitas Jokowi
Bamsoet imbau TNI-Polri netral dalam pemilu
IHSG siap melaju naik karena sentimen eksternal
DPR apresiasi mundurnya Edy dari ketua umum PSSI
Ahok bebas, apa pengaruhnya pada Pilpres?
Fetching news ...