DPR dukung putusan MK soal usia minimal menikah

REPORTED BY: Insan Praditya

DPR dukung putusan MK soal usia minimal menikah Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyetujui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta DPR untuk merevisi usia perempuan dalam Undang-undang Perkawinan. Sebab, menurut Ace usia laki-laki dan perempuan dalam pernikahan harus menunjukkan kematangan yakni di usia 19 tahun.

"Setuju, saya sangat setuju. Karena usia 19 tahun menunjukkan kematangan seseorang, tidak boleh ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan," kata Ace saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Ace mengatakan keputusan MK untuk merevisi Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 terkait usia perkawinan laki dan perempuan patut diapresiasi. Sebab, menurutnya dalam aspek hukum tidak boleh ada diskriminasi dari usia antara laki-laki dan perempuan.

"Karena pertama, aspek hukum harus mempertimbangkan tanpa ada diskriminasi. Kalau dalam UU Perkawinan sebelumnya kan laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun. Sekarang MK memutuskan dikembalikan sama, yaitu 19 tahun baik laki maupun perempuan," ujarnya.

Ace mengatakan revisi UU Perkawinan tersebut memiliki dampak positif dari segi psikologis dan sosiologis pasangan yang akan menikah. Ia mengatakan jika UU Perkawinan itu diaplikasikan, maka pasangan muda yang menikah minimal dapat menyelesaikan pendidikan sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Minimal pendidikan dasar dan menengah, 19 tahun saya kira sudah lulus sekolah menengah atas (SMA). Saya kira secara psikologis maupun sosiologis, tidak akan ada pernikahan dini dengan usia di bawah 19 tahun," tuturnya.

Selanjutnya, Ketua DPP Partai Golkar ini mengatakan MK memberi waktu tiga tahun kepada DPR untuk merevisi Undang-undang Perkawinan tersebut. Ia mengatakan Undang-undang tersebut segera masuk dalam Prolegnas.

"Ya dikasih waktu tiga tahun. Jadi mungkin, itu harusnya segera untuk masuk dalam Prolegnas ya. Tapi ini harus dibicarakan dengan pimpinan dewan apakah UU Perkawinan masuk dalam Prolegnas tahun sekarang atau tahun depan nanti kita bahas lebih lanjut," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan batas usia pernikahan perempuan di usia 16 tahun adalah inkonstitusional. Oleh sebab itu, MK memerintahkan DPR untuk merevisi UU Perkawinan tersebut.

"Amar putusan mengadili untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa 'usia 16 tahun' UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Anwar beberapa waktu yang lalu.

Anwar mengatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu masih berlaku sehingga perlu perubahan sampai tenggat waktu yang ditentukan. Untuk itu, MK memerintahkan DPR segera merevisi UU itu.

"Memerintahkan kepada pembentuk UU untuk dalam jangka waktu paling lama tiga tahun, melakukan perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khusus yang berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi anak," pungkasnya.

PDIP: Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tidak politis
PAN dukung pemerintah soal penundaan pembebasan Ba'asyir
MenpanRB akan pecat 300 PNS
GRANAT serukan Pemilu damai bebas Narkoba
Lebih dari 1000 PNS korupsi belum dipecat, ada apa?
Fahri Hamzah minta pemerintah tuntaskan hak keluarga korban kecelakaan Lion Air
Fadli Zon ragukan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi moderator debat
Kubu Jokowi curigai hasil survei Median
Calon pemimpin penyebar hoaks jangan dipilih
PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Fadli Zon optimistis Prabowo lampaui elektabilitas Jokowi
Bamsoet imbau TNI-Polri netral dalam pemilu
IHSG siap melaju naik karena sentimen eksternal
DPR apresiasi mundurnya Edy dari ketua umum PSSI
Ahok bebas, apa pengaruhnya pada Pilpres?
Fetching news ...