Fahri nilai dana rehab bencana Lombok mampet

REPORTED BY: Insan Praditya

Fahri nilai dana rehab bencana Lombok mampet Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

Wakil ketua DPR-RI Fahri Hamzah menilai Dana rehab rumah yang terkena bencana di Lombok mengalami "mampet". Fahri menilai  pemerintah belum mempunyai anggaran sebagai dana talangan yang dikeluarkan.

"Ya itu diantaranya, karena kita lihat ini pemerintah juga lagi empot empotan juga, nggak punya fulus juga, terkait penyumbangan dana bencana," ujarnya di gedung DPR-MPR RI, Kamis (20/09/2018).

Fahri memberikan solusi alternatif jika dana bantuan pemerintah belum keluar, dia menyarankan  untuk memfasilitasi lembaga sosial untuk ikut serta dalam menggalang dana, sehingga tidak terpaku dari dana pemerintah saja. Dia menuturkan bahwa proses perbaikan rumah yang rusak di Lombok terlalu banyak, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki nya.

"Sudah kita dalam diskusi yang lalu, kalau ini lebih kepada memfasilitasi lembaga sosial supaya mereka tau caranya yang berhubungan dengan orang yang mau nyumbang, karena yang nyumbang itu ingin melihat dan ini akan saya usulkan untuk di dokumentasi kan supaya dikenal oleh masyarakat, bahwa rekonstruksi di NTB itu gak cepet. Jumlah rumah yang rusak terlalu banyak, itu seperti membangun kota baru dengan seluruh insfratruktur yang ada," jelasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat sudah mendorong pemerintah untuk mendiskusikan bersama terkait dana bantuan yang macet ini, sehingga menteri keuangan segera mengeluarkan dana tersebut untuk program pemulihan insfrstruktur dan rumah yang ada di Lombok.

"Sudah kita dorong sekeras-kerasnya ini , pemerintah juga sudah dipanggil. Pemerintah nya sendiri juga sudah bilang ke saya 'untung ada DPR yang rapatin ini, supaya kami bisa mencet menteri keuangan, jadi ini ada yang nahan fulus sehingga belum ditransfer Mengenai dana tersebut, sehingga masyarakat menunggu," terangnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan dana rehabilitasi rumah yang rusak akibat gempa di Lombok belum bisa dicairkan karena ada tahapan yang harus dilalui secara prosedural.

"Ini kan stepnya satu persatu. Kalau sudah ada yang siap, sudah di verifikasi , tentu saja akan diberikan" kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/09/2018).

Mayoritas pemilih tidak tertarik janji capres
Usai Romy dicokok KPK, PPP yakin bangkit
Kubu Jokowi akan yakinkan swing voters di kampanye terbuka
Komnas HAM sebut pemerintah umbar janji ke korban gempa Sulteng
Daftar kesalahan berkirim email resmi
PDIP ingin Golkar rebut posisi kedua dari Gerindra
PDIP: Prabowo-Sandi hanya naik 4 persen padahal sudah pakai fitnah dan hoaks
DPR setujui dua nama calon hakim konstitusi
IHSG berpotensi menguat hari ini
BPN: Jokowi kehilangan kepercayaan dari masyarakat
Rapat Paripurna sepi, ini alasan Wakil Ketua DPR
Kubu Prabowo nilai OTT Romahmurmuziy tanda pemerintahan Jokowi tidak berhasil
Elektabilitas turun, ini kata kubu Jokowi
Amerika imbau Iran hentikan program rudal balistik
Fadli Zon: Krisis Timur Tengah dipicu masalah politik
Fetching news ...