Pelabelan caleg eks-koruptor berpotensi langgar HAM

REPORTED BY: Insan Praditya

Pelabelan caleg eks-koruptor berpotensi langgar HAM Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco

Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menilai pelabelan eks-koruptor dalam pemilu 2019 berpotensi melanggar HAM.

"Kalau misal dicap napi koruptor, itu ya kan melanggar hukum dan HAM juga," kata Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Dasco menilai bahwa setiap mantan narapidana kasus korupsi  yang sudah pernah dihukum cukup mengakui perbuatannya. Apabila sudah mengakui perbuatannya kepada publik, Dasco menilai hal itu sudah cukup jelas bagi masyarakat.

"Napi korupsi itu atau napi lain yang pernah dihukum kan menurut ketentuan harus men-declare bahwa dia sudah pernah dihukum dan perkaranya apa, kapan, di mana. Itu kan ketentuannya. Nah, para calon ini kan sudah declare," sebut anggota Komisi III DPR itu.

Dasco menilai bahwa deklarasi ke publik sebagai mantan narapidana korupsi sudah ada mekanismenya tersendiri. Namun, apabila mau melabelkan caleg mantan koruptor di pemilu, hal tersebut harus dilakukan secara hati-hati.

"Kalau kemudian di KPU dikasih tanda khusus bahwa yang bersangkutan sudah declare gitu untuk mengingatkan masyarakat, itu nggak jadi masalah," lanjut Dasco.

Sebelumnya,  Mahkamah Agung (MA) resmi menyatakan mantan koruptor dapat maju sebagai caleg.‎ Keputusan ini diambil setelah MA membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan Komisi Pemiliham Umum (KPU) Nomor 20 Tahun 2018.

Peraturan KPU tersebut berisi mengenai pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

Keputusan tersebut diambil dalam sidang yang berlangsung pada Kamis (13/09/2018). Mahkamah Agung menilai Peraturan KPU yang melarang mantan koruptor untuk nyaleg bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Sebagai alternatif, untuk tetap menaati keputusan MA dan Undang-undang, maka diwacanakanlah pelabelan eks-narapidana korupsi di kertas suara pemilu 2019.

 

Kemunculan bendera Golkar di kampanye Prabowo adalah masalah pidana
Rizal Ramli sebut Prabowo-Sandi mampu tingkatkan daya beli masyarakat
TKN klaim hubungan luar negeri sebagai keunggulan pemerintahan Jokowi
Jangan lakukan ini sebelum bercinta dengan pasangan
Fahri Hamzah curiga tarif MRT akan mahal
Jerman nilai Rusia dibutuhkan dalam penyelesaian konflik Suriah
Fahri: Curhatan Jokowi persempit dukungan masyarakat
Mahathir Mohamad: Israel seperti perampok
IHSG akan terkoreksi wajar hari ini
Krakatau Steel siap kooperatif dengan KPK
Pemburuan liar semakin marak, Walhi desak pemerintah segera selamatkan Orang Utan
GARBI: Jangan golput, pilih saja figur yang berpengalaman
Jokowi-Ma'ruf kampanye terbuka perdana di Banten
Ini isi tuntutan aktivis lingkungan untuk elit politik
Kubu Prabowo beri pembelaan atas pemecatan guru honorer pose dua jari
Fetching news ...