Takut risiko, lurah minta Dana Desa dikelola pusat

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Takut risiko, lurah minta Dana Desa dikelola pusat

Anggota Komisi XI DPR RI Jhon Erizal mengaku cukup terkejut dengan sejumlah pengakuan kepala desa bahwa mereka takut mengelola Dana Desa. Bahkan, sebagian mereka ingin pengelolaan Dana Desa dikembalikan ke pemerintah pusat.

“Silakan bangun sendiri oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah mau bangun apa, silakan saja. Dari pada kami menanggung risikonya,” kata Jon Erizal menirukan keluhan dari kepala desa dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Deputi Senior Bank Indonesia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2018).

Tujuan pemerintah mengucurkan Dana Desa pada prinsipnya untuk meningkatkan kesejahteraan, perekonomian dan pemerataan pembangunan desa. Akan tetapi, kepala desa mengeluhkan rumitnya administrasi: terkait perencanaan, pelaporan, dan petugas pendamping yang belum mumpuni.

Hal tersebut masih ditambah dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2017.

 

“Mereka sudah berjalan dalam tahun anggaran yang ada, tiba-tiba ada SKB 4 menteri yang mengharuskan dengan aturan-aturan tertentu. Ini mereka merasa terjebak, dan ini juga harus ada solusinya,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Ia berharap jangan sampai niat yang mulia dari pemerintah ini dianggap sebagai jebakan bagi kepala desa. Pasalnya, kegiatan Dana Desa ini dipantau oleh banyak lembaga.

“Mereka diawasi Kejaksaan, Kepolisian sehingga menimbulkan keresahan dan merasa tidak tenang. Kemarin di Riau mereka menyampaikan surat resmi agar bisa diundang untuk hadir di Komisi XI. Ini perlu mendapat perhatian serius,” pungkas Erizal.

Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk desa dialokasikan dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Prinsip merata dan berkeadilan kemudian diwujudkan dengan adanya pembagian berdasarkan alokasi dasar sebagai unsur pemerataan, dan unsur keadilan diwujudkan dengan pembagian berdasarkan alokasi formula yang memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Kebijakan Dana Desa juga merupakan bentuk implementasi dari pelaksanaan nawacita, khususnya cita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI. 

Kebijakan Dana Desa tersebut diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar antardesa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Dalam APBN 2018, Dana Desa direncanakan sebesar Rp60 triliun mengalami kenaikan sebesar 3,1% dari APBNP 2017 yang sebesar Rp58,2 triliun.

Legislator: Ada nostalgia di buku nikah
Survei: Pemilih lebih ikuti tokoh agama daripada politisi
Kubu Prabowo: Habieb Rizieq korban fitnah
PDIP akan laporkan pemasangan poster Jokowi Raja ke Bawaslu
Kubu Prabowo nilai kubu Jokowi sering serang dengan isu-isu aneh
Prabowo-Sandi tiga kali minta maaf, PSI: Musti taubat dan hijrah
Irlandia selidiki pengakuan tiga pilot yang lihat piring terbang
PDI sebut 'poster Jokowi raja' jurus baru kampanye hitam
Mahathir Mohamad temui Vladimir Putin bahas jet tempur
Fahri Hamzah resmikan program magang ke Jepang
Sri waspadai penguatan dolar dan harga minyak
Akar kecanduan air rebusan pembalut
Korban kekerasan seksual di institusi pendidikan jauh dari keadilan
TKD Jabar: Suara Jokowi-Ma'ruf di Priangan Barat dan Priangan Timur masih lemah
DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah
Fetching news ...