Saat pemerintah jor-joran untuk aparat, anggaran Kementerian ESDM justru susut

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Saat pemerintah jor-joran untuk aparat, anggaran Kementerian ESDM justru susut

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menyoroti turunnya anggaran pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun anggaran 2019. Menurutnya, ini berbanding terbalik dengan meningkatnya pendapatan negara.

“Dalam 3 tahun terakhir dari anggaran tahun 2017, 2018, 2019 turun terus dari Rp6,57 triliun menjadi Rp6,50 triliun dan sekarang menjadi Rp5,73 triliun,” jelas Herman saat Rapat Kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Herman menambahkan, terdapat penurunan anggaran di kala asumsi makro dasar lainnya berada pada posisi naik. Hal ini yang harus dijelaskan, karena komposisi terhadap anggaran publiknya juga menurun. Akan tetapi, pada saat yang sama, anggaran untuk para aparaturnya meningkat.

Politisi Partai Demokrat itu juga mempertanyakan kejelian Tim Penyusun RKAKL 2019 Kementerian ESDM yang masih memiliki banyak celah. “Kalau pertumbuhan naik, berarti pendapatan negaranya juga naik. Kenapa ini turun?,” tanya Herman.

Ia juga menyoroti anggaran cost recovery yang tidak muncul di anggaran 2019. Karena masih banyak konsesi yang menggunakan anggaran cost recovery. “Bagaimana tadinya 11 miliar dolar AS pada tahun 2018, kemudian tidak ada di tahun 2019, ini harus dijelaskan. Apakah memang cost recovery mulai disetop, kemudian masuk dalam rezim gross split,” imbuh Herman.

Situasi inilah yang menurut Herman yang perlu didalami, harus dicermati dan pada akhirnya DPR harus duduk bersama pemerintah, untuk  memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terserap secara efektif dan efisien.

“Diharapkan bisa membangun pertumbuhan, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan daya beli masyarakat dan secara keseluruhan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Tunjangan aparatur negara

Pemerintah menadapat sorotan menyusul kenaikan tunjangan pegawai negara. Untuk bintara pembina desa (babinsa), misalnya, pemerintahan Joko Widodo menaikkan sebesar 771% atau sekitar delapan kali lipat, dari Rp310.000 menjadi Rp2,7 juta per bulan.

Kenaikan yang efektif berlaku Juli 2018 itu dinilai politis dan memantik pertanyaan soal peran kekinian babinsa yang pernah dianggap kaki tangan rezim Orde Baru.

Remunerasi dinilai rentan diarahkan untuk politis karena diumumkan di tengah ketidakpastian lingkup tugas dan fungsi babinsa serta jelang pemilu 2019.

Selain itu, yang menjadi sorotan adalah Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparat negara lain yang menyedot dana sekitar Rp35,8 triliun. Selain untuk para pegawai sipil, militer, dan Polri, pejabat negara lainnya seperti Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR dan DPR juga dapat THR. Rinciannya, anggaran THR gaji sebesar Rp 5,24 triliun, THR untuk tunjangan kinerja Rp 5,79 triliun, THR untuk pensiunan Rp 6,85 triliun, gaji ke-13 sebesar Rp 5,79 triliun,‎ dan pensiunan ke-13 senilai Rp 6,85 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen Mohamad Sabrar Fadilah menyangkal tuduhan yang dilayangkan memiliki unsur politik. Menurutnya sekitar 60.000 babinsa yang ada saat ini merupakan salah satu elemen penting lembaganya.

Senada dengan pernyataan yang diberikan oleh Sabrar, Presiden Jokowi juga menyebut  dirinya tidak mengambil keuntungan dari babinsa dalam pemilu mendatang.

Menurut Jokowi, kenaikan tunjangan perlu diberlakukan karena babinsa selama ini telah bekerja nyata di tengah masyarakat pedesaan. Ia berharap kenaikan upah dapat mengatrol efektivitas kerja babinsa.

TKN isyaratkan Demokrat lompat ke Jokowi-Ma'ruf
Legislator: Ada nostalgia di buku nikah
Survei: Pemilih lebih ikuti tokoh agama daripada politisi
Kubu Prabowo: Habieb Rizieq korban fitnah
PDIP akan laporkan pemasangan poster Jokowi Raja ke Bawaslu
Kubu Prabowo nilai kubu Jokowi sering serang dengan isu-isu aneh
Prabowo-Sandi tiga kali minta maaf, PSI: Musti taubat dan hijrah
Irlandia selidiki pengakuan tiga pilot yang lihat piring terbang
PDI sebut 'poster Jokowi raja' jurus baru kampanye hitam
Mahathir Mohamad temui Vladimir Putin bahas jet tempur
Fahri Hamzah resmikan program magang ke Jepang
Sri waspadai penguatan dolar dan harga minyak
Akar kecanduan air rebusan pembalut
Korban kekerasan seksual di institusi pendidikan jauh dari keadilan
TKD Jabar: Suara Jokowi-Ma'ruf di Priangan Barat dan Priangan Timur masih lemah
Fetching news ...