Kelalaian Menkes dalam wabah difteri

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Kelalaian Menkes dalam wabah difteri

Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat  menilai Kementerian Kesehatan lalai melakukan tindakan preventif untuk mencegah wabah difteri sehingga terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di 20 provinsi dan 95 daerah di seluruh Indonesia.

“Kementerian Kesehatan lalai dalam melakukan gerakan preventif sehingga terjadi KLB dengan wabah difteri di 20 provinsi dan 95 daerah di seluruh negara Indonesia,” jelas Adang di Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Dokter lulusan Universitas Padjadjaran, Bandung, ini kemudian meminta Kemenkes mengaudit fasilitas Cold Chain. Pasalnya, sistem tersebut selama ini hanya dinikmati oleh segelintir orang. Keadaan ini merupakan fakta di lapangan bahwa Kementerian Kesehatan telah melalaikan perbaikan Cold Chain (rantai dingin) pada distribusi vaksin ke seluruh negeri.

“Saya lihat ada hal yang tidak seimbang pada kebijakan Kementerian Kesehatan ini pada prioritas pelayanan kesehatan. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki sehingga kejadian luar biasa wabah di masa yang akan datang tidak perlu terjadi,” jelasnya.

Di sisi lain, Adang menguraikan penyebaran wabah difteri yang begitu cepat menandakan Undang-Undang Karantina Kesehatan perlu ditinjau ulang. UU tersebut, tambahnya, tidak mampu memberikan kesempatan pihak-pihak terkait untuk dapat bergerak cepat mengatasi kejadian yang ada. Sehingga, pembatasan keluar masuk daerah rawan penularan tidak dapat diantisipasi secara cepat  dan menimbulkan pemerataan wabah. 

“Saya mendorong agar pengesahan Undang-Undang tentang kesehatan yang sudah selesai pembahasan di tingkat satu itu jangan sampai dibiarkan tersandera karena ada ide untuk membuat lembaga karantina terpadu,” ucap Adang.

Oleh karena itu, dirinya meminta Kementerian Kesehatan untuk mengaudit secara periodik sistem dan fasilitas Cold Chain di seluruh Indonesia sebagai bahan untuk mengambil kebijakan anggaran yang akan disampaikan ke komisi IX DPR RI. "Sehingga kualitas vaksin tetap terjamin sampai ke pihak akhir,” tambahnya.

Adang akan mendesak untuk memperhatikan proporsionalitas anggaran antara program pencegahan dan program pelayanan kesehatan.

Menurutnya, pembelian alat kesehatan canggih tidak boleh lagi menguasai perbelanjaan anggaran karena selama ini yang terjadi adalah praktek realisasi anggaran habis pada pembelian barang yang masa aktifitasnya pendek dengan harga yang sangat mahal. Sementara itu, cold chain yang murah dan tahan lama dibiarkan terlantar.

“Setelah reses, saya akan meminta pada Komisi IX untuk membentuk panja terkait KLB Difteri dan pencegahan kejadian hal serupa, agar di masa yang akan datang, wabah-wabah yang sangat merugikan negara bahkan menjadi perhatian dunia tidak terjadi lagi,” jelas Adang.

KLB difteri

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sepanjang 2017 ini sebanyak 20 provinsi, dari sebelumnya 19, sudah melaporkan suspect kejadian luar biasa (KLB) difteri. Difteri dipandang berbahaya karena bisa menyebabkan kematian.

Semua provinsi yang ada di Sumatra terkena kecuali Kepulauan Riau. Kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi hingga kabupaten/kota di Kalimantan.

Sejak Januari 2017 hingga Desember 2017 total semua kasus yang sudah dikonfirmasi KLB kurang lebih sekitar 457 kasus. Namun, kasus paling banyak terjadi Januari sampai Februari 2017 lalu yang mencapai 177 kasus.

Ada tiga faktor yang menyebabkan penyakit yang diakibatkan bakteri Corynebacterium diphtheriae ini menjadi KLB. Pertama, sang anak tidak mendapatkan imunisasi Difteri, Pertusis, Tetanus (DPT). Kategori kedua imunisasi yang diterima tidak lengkap.

Faktor ketiga yaitu sebagian kecil anggota masyarakat diakuinya sudah menerima vaksin DPT lengkap tetapi masih terkena juga. 

IHSG ditutup menguat di level 6.501
Mayoritas pemilih tidak tertarik janji capres
Usai Romy dicokok KPK, PPP yakin bangkit
Kubu Jokowi akan yakinkan swing voters di kampanye terbuka
Komnas HAM sebut pemerintah umbar janji ke korban gempa Sulteng
Daftar kesalahan berkirim email resmi
PDIP ingin Golkar rebut posisi kedua dari Gerindra
PDIP: Prabowo-Sandi hanya naik 4 persen padahal sudah pakai fitnah dan hoaks
DPR setujui dua nama calon hakim konstitusi
IHSG berpotensi menguat hari ini
BPN: Jokowi kehilangan kepercayaan dari masyarakat
Rapat Paripurna sepi, ini alasan Wakil Ketua DPR
Kubu Prabowo nilai OTT Romahmurmuziy tanda pemerintahan Jokowi tidak berhasil
Elektabilitas turun, ini kata kubu Jokowi
Amerika imbau Iran hentikan program rudal balistik
Fetching news ...