News Law

Tolak komersialisasi pendidikan, mahasiswa Atmajaya ajukan constitutional review

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Tolak komersialisasi pendidikan, mahasiswa Atmajaya ajukan constitutional review Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Reza Aldo Agusta (kiri) bersama pengacaranya.

Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Reza Aldo Agusta mengajukan permohonan constitutional review terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) yang memasukkan jasa pendidikan sebagai bagian dari jasa yang bisa diperdagangkan.

Reza mengajukan permohonan ini dalam kapasitasnya sebagai warga negara Indonesia dan mahasiswa yang resah dengan masa depan pendidikan di Indonesia.

Reza mengatakan bahwa sebagai warga negara, ada potensi pelanggaran terhadap hak atas pendidikannya. Lebih lanjut, mahasiswa merupakan pihak yang akan merasakan dampak adanya komersialisasi tersebut.

“Sangat ironis ketika pendidikan yang seharusnya menjadi alat untuk menabur bibit unggulan bangsa malah diperlakukan sebagai jasa yang dapat diperdagangkan,” katanya di Yogyakarta, Senin (11/02/2019).

Reza berharap Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan. “Saya berharap setelah constitutional review ini, dapat tercipta satu sistem pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan senafas dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” katanya.

Sementara itu, Leonard Arpan, kuasa hukum Reza, menyebut adanya dualisme dalam tujuan pendidikan. Menurutnya, Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menciptakan sebuah sistem pendidikan tersendiri di bawah rezim UU Perdagangan yang mengutamakan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi.

“Sistem ini sangat kontras dengan sistem pendidikan sebelumnya dalam rezim Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengutamakan pemerataan kesempatan pendidikan. Seolah ada dua kepala yang arahnya tidak sama, satu ingin nirlaba, satu ingin berlaba,” jelasnya.

Dikatakan Leonard, keberadaan dua sistem pendidikan di Indonesia melanggar Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan adanya 1 sistem pendidikan nasional.

“Dengan menjadikan pendidikan sebagai komoditas perdagangan, negara menempatkan pendidikan sebagai barang privat yang berpotensi menjauhkan akses masyarakat terhadap pendidikan,” pungkasnya.

Jokowi sampaikan data tak akurat, TKN tak ingin dibilang mencontek
Jokowi dikabarkan pakai earpiace saat debat, Kubu Prabowo: Jangan mudah terprovokasi
Warga Papua desak KPK setop kriminalisasi Lukas Enembe
BPN: Rakyat yang akan membantah kesalahan data Jokowi
Pengamat: Jokowi sampaikan data kurang akurat,Prabowo kurang tajam
Prabowo: Pembangunan infrastruktur era Jokowi grasa-grusu
Prabowo bingung saat ditanya Jokowi soal unicorn, ini penjelasannya
Jokowi dituding pakai alat bantu komunikasi saat debat, ini kata TKN
Prabowo nilai serangan Jokowi soal kepemilikan tanah wajar
TKN: Prabowo bingung jawab pertanyaan, Jokowi rileks
Soal Freeport, Jokowi tak takut pada siapapun demi rakyat
Jokowi bantah serang Prabowo terkait ratusan ribu hektar lahan
Prabowo akan pisahkan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bila jadi presiden
KGI Sekuritas: IHSG berpotensi menguat
Ada ledakan di arena debat capres, polisi lakukan penyelidikan
Fetching news ...