News

Golkar ngotot daftarkan caleg mantan napi korupsi

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Golkar ngotot daftarkan caleg mantan napi korupsi "Memang keduanya agak sulit partai untuk bisa mencoret, karena memang keduanya adalah Nurlip ketua DPD Golkar Provinsi Aceh, sementara Pak Iqbal Ketua Harian Golkar di Jawa Tengah," - Ace Hasan

Partai Golongan Karya (Golkar) tetap mendaftarkan caleg mantan narapidana korupsi di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Meskipun aturan PKPU sudah melarang mantan terpidana korupsi untuk maju di Pileg, Golkar memiliki alasan khusus untuk tetap mendaftarkan caleg mantan terpidana korupsi tersebut.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan mengakui ada dua caleg yang diusung Golkar di Pileg 2019. Dua caleg tersebut adalah TM Nurlif dan M. Iqbal Wibisono. 

"Ya memang nama TM Nurlif dan M Iqbal Wibisono itu masuk di dalam dafar bacaleg dari Partai Golkar. Kalau Pak Iqbal di Jawa Tengah dan Pak Nurlip di Aceh," kata Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/07/2018).

Ace juga mengungkapkan partainya sulit untuk mencoret dua nama itu karena TM Nurlip dan Iqbal Wibisono merupakan dua petinggi di Partai Golkar.

"Memang keduanya agak sulit partai untuk bisa mencoret, karena memang keduanya adalah Nurlip ketua DPD Golkar Provinsi Aceh, sementara Pak Iqbal Ketua Harian Golkar di Jawa Tengah," lanjut Ace.

Ace juga mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) belum mengikat. Saat ini peraturan tersebut masih dalam proses gugatan ke Mahkamah Agung. Sehingga, partainya berani untuk mencalonkan mantan terpidana korupsi di Pileg mendatang.

"Dalam kesepakatan rapat pimpinan DPR dengan KPU, menyatakan bahwa proses apa yang menjadi PKPU itu silahkan berjalan, tapi hak setiap warga negara mengajukan Judicial Review kepada MA terhadap PKPU itu tetap juga akan berjalan, jadi partai mempersilahkan bersangkutan mencalonkan diri," tutup Ace.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI terus memantau tahapan pendaftaran calon anggota legislatif di berbagai tingkatan.  Apabila ditemukan partai politik menyerahkan daftar caleg tidak sesuai aturan, maka lembaga pengawas Pemilu itu akan menindaklanjuti. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan, Kamis (19/07/2018).

"Kalau ditemukan kami akan tindak lanjuti," ujar Ketua Bawaslu RI, Abhan, Kamis (19/7/2018).

Dia menjelaskan, pengawasan dilakukan meliputi proses verifikasi dan tahapan perbaikan pada proses Daftar Caleg Sementara (DCS) dan Daftar Caleg Tetap (DCT). Untuk tindaklanjut temuan akan dilakukan setelah penetapan DCT.

"Kami melihat nanti setelah ini ada di KPU. Kan menetapkan," katanya.

KPU RI sudah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Salah satu aturan mengenai larangan mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai caleg di berbagai tingkatan.

PDIP: Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tidak politis
PAN dukung pemerintah soal penundaan pembebasan Ba'asyir
MenpanRB akan pecat 300 PNS
GRANAT serukan Pemilu damai bebas Narkoba
Lebih dari 1000 PNS korupsi belum dipecat, ada apa?
Fahri Hamzah minta pemerintah tuntaskan hak keluarga korban kecelakaan Lion Air
Fadli Zon ragukan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi moderator debat
Kubu Jokowi curigai hasil survei Median
Calon pemimpin penyebar hoaks jangan dipilih
PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Fadli Zon optimistis Prabowo lampaui elektabilitas Jokowi
Bamsoet imbau TNI-Polri netral dalam pemilu
IHSG siap melaju naik karena sentimen eksternal
DPR apresiasi mundurnya Edy dari ketua umum PSSI
Ahok bebas, apa pengaruhnya pada Pilpres?
Fetching news ...