Presiden belum perlu nimbrung dalam dugaan pelemahan KPU

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Presiden belum perlu nimbrung dalam dugaan pelemahan KPU

Perintah Presiden supaya Kapolri menindak tegas pihak-pihak yang dianggap ingin melemahkan dan  mendelegitimasi KPU perlu disikapi secara hati-hati oleh Kepolisian.

Sebagai bawahan, Kapolri tentu wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasannya, yaitu Presiden. 

Tetapi, mengingat secara personal Jokowi juga adalah bagian dari Peserta Pemilu, terhadap instruksi Presiden yang bertalian dengan urusan Pemilu, Polri perlu menjaga profesionalitasnya.

Sebetulnya, tanpa harus didahului oleh perintah Presiden, saya melihat Kepolisian sudah bergerak cepat dalam merespons isu-isu bermuatan 'hoax' yang dianggap menyudutkan KPU.

Pada isu tujuh kontainer surat suara tercoblos yang melatari munculnya instruksi Presiden itu, misalnya, Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diduga membuat dan menyebarkan kabar bohong itu.

Proses hukum terhadap pihak-pihak tersebut juga terus bergulir. Bahkan Polri mendapat dukungan penuh dari para Peserta Pemilu. 

Jadi, proses pengusutan terhadap kasus itu sebetulnya sudah berjalan sebagaimana mestinya, tanpa terkendala oleh suatu masalah atau hambatan yang menuntut Presiden perlu ikut turun tangan.

Sehingga, saya melihat belum cukup urgensi bagi Presiden untuk mengeluarkan instruksi tersebut kepada Kapolri. 

Sebaiknya biarkan kasus itu ditangani secara mandiri oleh pihak Kepolisian dalam koridor hukum. Sebab, jika Presiden turut bereaksi, dampak politisnya menjadi sulit untuk dihindari.

Hal itu disebabkan karena selain menjabat sebagai Presiden, Jokowi juga adalah capres petahana yang memiliki hubungan hukum dengan KPU. 

Dia peserta dan KPU menjadi penyelenggaranya. Jadi kalau Pak Jokowi ikut nimbrung pada soal KPU dan KPU merasa mendapatkan pembelaan dari Pak Jokowi, maka ada potensi konflik kepentingan disitu. 

Lagi pula, dalam pengamatan saya, apa yang disebut oleh Presiden sebagai upaya melemahkan atau mendelegitimasi KPU itu kan hanya dilakukan oleh oknum.

Belum ada indikasi kuat yang mengarah pada suatu upaya sistematis untuk mendelegitimasi KPU yang dirancang oleh pihak tertentu, apalagi dari Peserta Pemilu.

Sorotan tajam kepada KPU yang banyak bermunculan belakangan ini pun saya nilai masih terbilang wajar, sebab sifatnya masih berupa kritik yang harus dianggap lazim dalam alam demokrasi.

Namun demikian, saya bisa memahami beban mental yang dirasakan oleh KPU dalam menerima kritik dari masyarakat yang memang terasa sangat tajam dan pedas.

Tetapi itulah konsekuensi jabatan sebagai Anggota KPU: harus kuat mental dan tidak mudah 'baper'.

Kalau ada kritik dan pertanyaan publik, KPU cukup menjelaskannya dan memberikan respons secara arif dan bijaksana. Begitu perintah peraturan perundang-undangan.

Cara bersikap, bertindak, dan bertutur kata Anggota KPU yang demikian itu dimaksudkan demi menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas lembaga KPU.

Presiden, Kapolri, KPU, dan pihak-pihak lainnya harus dapat membedakan antara kritik, protes, pencemaran nama baik, penghinaan, dan fitnah yang masing-masing memiliki irisan yang tipis sekali.

Oleh sebab itu, semua pihak sebaiknya tidak mudah mengkualifisir suatu kritik dan protes yang ditujukan kepada KPU sebagai perbuatan pidana.

Kalau suatu pendapat bermuatan penghinaan atau fitnah kepada pribadi Anggota KPU, itu baru bisa dimasukan sebagai tindak pidana.

Penulis: Said Salahuddin, Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma).

Mayoritas pemilih tidak tertarik janji capres
Usai Romy dicokok KPK, PPP yakin bangkit
Kubu Jokowi akan yakinkan swing voters di kampanye terbuka
Komnas HAM sebut pemerintah umbar janji ke korban gempa Sulteng
Daftar kesalahan berkirim email resmi
PDIP ingin Golkar rebut posisi kedua dari Gerindra
PDIP: Prabowo-Sandi hanya naik 4 persen padahal sudah pakai fitnah dan hoaks
DPR setujui dua nama calon hakim konstitusi
IHSG berpotensi menguat hari ini
BPN: Jokowi kehilangan kepercayaan dari masyarakat
Rapat Paripurna sepi, ini alasan Wakil Ketua DPR
Kubu Prabowo nilai OTT Romahmurmuziy tanda pemerintahan Jokowi tidak berhasil
Elektabilitas turun, ini kata kubu Jokowi
Amerika imbau Iran hentikan program rudal balistik
Fadli Zon: Krisis Timur Tengah dipicu masalah politik
Fetching news ...