Kinerja DPR tak efektif, PSI tuntut transparansi anggaran

REPORTED BY: Insan Praditya

Kinerja DPR tak efektif, PSI tuntut transparansi anggaran Gedung DPR-MPR-DPD RI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai kinerja DPR periode 2014-2019 tidak efektif. Politisi PSI, Rian Ernest mengungkapkan kinerja DPR tahun ini tak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab, menurutnya, hanya 6 Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk prioritas Prolegnas yang disahkan DPR dari 52 RUU.

"Pada 2017, hanya 6 dari 52 RUU yang masuk prioritas prolegnas yang disahkan oleh DPR- Rl. Tahun sebelumnya hanya 7 dari 47 RUU," kata Rian saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (07/12/2018).

Menurut Rian, anggaran DPR RI naik dari Rp.4,2 triliun menjadi Rp.5,7 triliun, sementara Undangan-undangan yang diselesaikan sedikit. Ia menilai kinerja DPR tidak berjalan dengan baik.

"Artinya DPR kita semakin tidak efisien dilihat dari sisi anggaran dibandingkan dengan Undang-undang yang dihasilkannya," ujarnya.

Selanjutnya, Rian mengatakan di luar fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Namun, menurutnya kinerja DPR paling mudah dilihat dari fungsi legislasi ini.

"Kasarnya, dengan anggaran Rp.4,2 triliun tahun lalu, DPR dapat menghasilkan 6 untuk. Dengan tambahan biaya Rp.1,5 triliun, hasilnya malah turun menjadi hanya dua per tiganya saja," jelasnya.

Senada dengan itu, Politisi PSI Sigit Widodo mengungkapkan beberapa modus penghamburan uang rakyat oleh DPR salah satunya adalah kunjungan kerja yang tidak transparan. Ia meminta DPR membuka seluruh laporan anggaran kunjungan kerja.

"PSI 'Bersih-bersih DPR' meminta DPR-RI untuk membuka anggaran dan laporan seluruh kunjungan kerja di masa reses maupun di luar masa reses di dalam dan di luar negeri dan meminta agar DPR membuka seluruh biaya yang digunakan untuk rapat-rapat penyusunan RUU," pungkasnya.

 

Tanggapi #Sandiwara Uno, PAN: TKN sebaiknya fokus pada kebijakan dan program
Fahri Hamzah setuju pembentukan Pansus KTP elektronik
PDI: BPN pindah ke Jateng justru membangunkan banteng tidur
Sandi dituding playing victim, BPN: Jangan langsung tuduh
Fitnah Jokowi PKI, BPN minta La Nyalla diproses polisi
Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan
PDIP minta Anies siaga hadapi bencana
Aktivis tunggu Prabowo minta maaf ke umat Islam
Legislator harap Saudi kabulkan usulan jalur cepat haji
Cina langgar HAM etnis mayoritas muslim, ini kata DPR
PDIP: Sandiaga tak usah playing victim
Saham AS dan Eropa ditutup lebih rendah
Masyarakat Riau diminta waspadai demo pesanan korporasi asing
DPR dukung putusan MK soal usia minimal menikah
TKN pastikan tak gunakan kampanye negatif di Pilpres 2019
Fetching news ...