Kubu Prabowo minta pemerintah selesaikan kasus penjualan blanko e-KTP

REPORTED BY: Insan Praditya

Kubu Prabowo minta pemerintah selesaikan kasus penjualan blanko e-KTP Juru Bicara BPN, Ferry Juliantono

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono meminta pemerintah segera menyelesaikan blangko e-KTP yang diperjualbelikan di pasaran. Sebab bocornya dokumen negara tersebut rawan disalahgunakan dalam pemilu.

"Jangan sampai nanti ada DPT siluman di pemilu akibat pemerintah tidak becus membereskan persoalan e-KTP. Pemerintah harus segera selesaikan kasus ini. Jangan sampai dokumen negara disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu di pemilu," ujar Ferry dalam keterangannya, Kamis malam (06/12/2018).

Ferry mengaku heran mengapa blangko e-KTP asli dengan spesifikasi resmi milik pemerintah itu bisa beredar di pasaran. Padahal, sebagai dokumen negara yang memuat data identitas WNI yang sudah memiliki hak pilih di pemilu, blangko e-KTP tidak boleh bocor.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut meminta KPU mengantisipasi potensi terjadinya penggelembungan DPT pemilu 2019 sebagai buntut dari kebocorang blangko e-KTP.

"Kita harus pastikan DPT pemilu 2019 akurat. DPT ini kan basisnya data kependudukan. Kalau blangkonya bocor, bisa jadi data kependudukannya tidak akurat," kata Ferry.

Lebih lanjut, Ferry meminta semua pihak untuk memberikan atensi khusus terhadap data pemilih. Sebab, data pemilih akan menentukan legitimasi pemilu 2019.

"Soal data pemilih ini kan prinsip. Kalau pesta demokrasinya berlangsung lancar, tertib, berkualitas, tapi kalau datanya nggak bener kan jadi bermasalah," tutupnya.

Penyebab korupsi menurut ahli filsafat Islam
Tanggapi #Sandiwara Uno, PAN: TKN sebaiknya fokus pada kebijakan dan program
Fahri Hamzah setuju pembentukan Pansus KTP elektronik
PDI: BPN pindah ke Jateng justru membangunkan banteng tidur
Sandi dituding playing victim, BPN: Jangan langsung tuduh
Fitnah Jokowi PKI, BPN minta La Nyalla diproses polisi
Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan
PDIP minta Anies siaga hadapi bencana
Aktivis tunggu Prabowo minta maaf ke umat Islam
Legislator harap Saudi kabulkan usulan jalur cepat haji
Cina langgar HAM etnis mayoritas muslim, ini kata DPR
PDIP: Sandiaga tak usah playing victim
Saham AS dan Eropa ditutup lebih rendah
Masyarakat Riau diminta waspadai demo pesanan korporasi asing
DPR dukung putusan MK soal usia minimal menikah
Fetching news ...