Kubu Jokowi: Mendagri tidak perbolehkan kampanye di pesantren

REPORTED BY: Insan Praditya

Kubu Jokowi: Mendagri tidak perbolehkan kampanye di pesantren Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Arsul Sani

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Arsul Sani mengatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan. Namun, menurutnya Mendagri hanya memperbolehkan mendatangi lembaga pendidikan untuk bersilaturahmi.

"Kalau yang saya tahu pak Mendagri bukan mengatakan bahwa di pesantren dan lembaga pendidikan itu boleh untuk kampanye. Boleh didatangi untuk silaturahmi tapi nggak boleh kampanye," kata Arsul saat ditemui di wartawan, di kompleks parlemen, Jakarta Kamis (11/10/2018).

Arsul mengatakan jika pasangan calon presiden atau wakil presiden berkampanye di lembaga pendidikan, maka akan disertai dengan atribut partai. Namun, jika paslon datang ke lembaga pendidikan hanya untuk berdialog, maka itu bukan termasuk kampanye.

"Tapi kalau misalnya datang bersilturahmi dan menerima masukan keluhan bahwa mestinya pemerintah memberi anggaran lebih baik dan kemudian justru memberi konsep-komsep dan terjadi dialog ya enggak kampanye," ujarnya.

Arsul juga memberikan contoh ketika ia mempermasalahkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyebut Sandiaga Uno sebagai cawapres saat kunjungan ke salah satu universitas. Ia mengatakan hal itu termasuk membangun citra atau berkampanye.

"Karena disebut di situ bahwa yang bersangkutan ini cawapres. Ada upaya untuk membangun citra diri," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak mempermasalahkan jika kampanye di Pemilu 2019 dilakukan di lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Sebab, menurutnya para siswa khususnya di jenjang Sekolah Menengat Atas (SMA), sudah memiliki hak untuk memilih.

"Enggak ada masalah, kan sekolah-sekolah, pondok pesantren, punya hak pilih, SMA kan punya hak pilih," kata Tjahjo beberapa waktu yang lalu.

Tjahjo mengatakan berkampanye di lembaga pendidikan juga sebagai tempat sosialisasi dan menyukseskan Pemilu 2019. Namun, Ia juga mengatakan kepala daerah tak mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam berkampanye.

Golkar: kami yang pertama dukung Jokowi
Fahri Hamzah ungkap kepentingan Amerika dalam konflik Israel-Palestina
Warga potong salib makam dan larang keluarga yang wafat berdoa di TPU
IHSG bakal menguat jelang keputusan The Fed
PDIP nantikan klarifikasi Wiranto soal pengrusakan bendera Demokrat
Kurang potennya Ma'ruf Amin dan ramalan Jokowi bakal kalah karena sang wakil
Wartawan tewas naik 14 persen di sepanjang 2018
Negara tak akan punah karena Prabowo kalah
KPU: Kotak suara kardus hemat 70 persen
Prabowo sentil elit koalisi belum nyumbang, PKS: Kami otomatis bantu
Kubu Prabowo nilai jargon wong cilik Jokowi hanya untuk komoditas politik
KPU harap anggaran pemilu dapat digunakan mulai Januari 2019
Demokrat nilai tuduhan Wiranto terkait oknum perusak salah dan terburu-buru
Farhat Abbas minta PSI dikeluarkan dari Tim Kampanye Nasional
PPP: Yang kaget kotak suara kardus mungkin tak hadir rapat
Fetching news ...