Fahri Hamzah kritisi penanganan gempa NTB

REPORTED BY: Insan Praditya

Fahri Hamzah kritisi penanganan gempa NTB Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik birokrasi penanganan gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menilai birokrasi yang dijalankan pemerintah merupakan birokrasi normal, bukan birokrasi bencana. Karena bayak sekali alur administrasi diikuti masyarakat bila ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Setidaknya ada sebelas tahapan yang harus dilewati masyarakat korban gempa yaitu, verifikasi rumah, Surat Keputusan Kepala Daerah, buku rekening, pembagian buku rekening, sosialisasi, pemilihan minat rumah tahan gempa (Risha, Kayu, Konvensional), kelompok masyarakat, perencanaan teknis, penyusunan dokumen, pencairan serta laporan pertanggungjawaban (LPJ).

“Tahap penyiapan rumah yang kami pantau baru sampai pada persiapan dokumen. Yang ditinggali warga sekarang adalah Huntara atau rumah yang dibangun berasal dari bantuan lembaga kemanusiaan atau material yang disiapkan oleh pemerintah daerah,” terang Fahri kepada awak media di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Menurut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, sampai hari ini belum ada rumah hunian yang berasal dari bantuan stimulan yang sudah dihuni. Menurut informasi yang didapatnya, peletakan batu pertama pun bukan bersumber dari pagu anggaran bantuan stimulan.

Selain itu, Fahri juga menyampaikan bahwa rekening yang sudah terisi dari 186.090 rumah rusak yang terverifikasi baru mencapai 3,8 persen. Sedangkan realisasi rekening terisi untuk Kabupaten Lombok Utara sebagai epicentrum gempa masih sangat rendah yaitu 3,5 persen.

“Dana cash sudah ada di bank, bisa dicairkan bila birokrasi bencana diberlakukan. Kalau birokrasi berbelit harus buat LPJ dan sebagainya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan masyarakat stres. Beri kepastian pada masyarakat, jangan dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian,” pungkas Fahri.

Jokowi sampaikan data tak akurat, TKN tak ingin dibilang mencontek
Jokowi dikabarkan pakai earpiace saat debat, Kubu Prabowo: Jangan mudah terprovokasi
Warga Papua desak KPK setop kriminalisasi Lukas Enembe
BPN: Rakyat yang akan membantah kesalahan data Jokowi
Pengamat: Jokowi sampaikan data kurang akurat,Prabowo kurang tajam
Prabowo: Pembangunan infrastruktur era Jokowi grasa-grusu
Prabowo bingung saat ditanya Jokowi soal unicorn, ini penjelasannya
Jokowi dituding pakai alat bantu komunikasi saat debat, ini kata TKN
Prabowo nilai serangan Jokowi soal kepemilikan tanah wajar
TKN: Prabowo bingung jawab pertanyaan, Jokowi rileks
Soal Freeport, Jokowi tak takut pada siapapun demi rakyat
Jokowi bantah serang Prabowo terkait ratusan ribu hektar lahan
Prabowo akan pisahkan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bila jadi presiden
KGI Sekuritas: IHSG berpotensi menguat
Ada ledakan di arena debat capres, polisi lakukan penyelidikan
Fetching news ...