Presiden yang benar-benar rakyat butuhkan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Presiden yang benar-benar rakyat butuhkan

Saat 260 juta lebih rakyat Indonesia berharap negerinya bakal keluar dari multikrisis, para elit justru asyik mempertontonkan syahwat atas kuasa dan tahta yang begitu menggelegak. Padahal, batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres yang 10 Agustus tinggal menghitung jam saja.

Untuk urusan Capres dan Cawapres, mereka bisa abai terhadap rekomendasi Ijtima’ Ulama dan Tokoh Nasional yang digelar di penghujung Juli silam. Dan, yang lebih gila lagi, mereka bahkan tidak peduli pada NKRI yang compang-camping didera berbagai masalah.

Padahal para elit ini tahu persis, dalam hampir empat tahun belakangan Indonesia dibelit tiga persoalan besar dan serius. Pertama, terkoyaknya rasa keadilan karena hukum  tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kedua, fragmentasi sosial berbau SARA yang menyengat. Khusus untuk masalah ini, ummat Islam yang jadi penduduk mayoritas merasa rezim sekarang memusuhi dan menzalimi mereka. Akar dari problem kedua karena Istana kini dijejali nonmuslim, kaum sekuler, dan para pengidap Islamofobi kronis.

Masalah ketiga, persoalan ekonomi yang memasuki fase lampu (setengah) merah. Angka-angka yang tersaji sudah melenceng jauh dari indikator makro yang dipatok pemerintah. Negara dikepung oleh berbagai defisit. Defisit neraca perdagangan, defisit neraca pembayaran, defisit transaksi berjalan, dan defisit APBN. Rupiah terkulai dihajar dolar Amerika. Produksi minyak mampet di bawah target. Bayang-bayang negara bakal tergadai karena utang yang menembus Rp5.000 begitu pekat. BUMN sempoyongan ditubruk rugi triliunan rupiah, dan lainnya, dan seterusnya.

Sebagian besar rakyat kita memang tidak peduli dengan angka-angka tadi. Biarlah sejumlah indikator makro itu dikunyah para ekonom dan sebagian elit sedikit ngerti. Rakyat kecil sudah terlampau sibuk dengan akobrat untuk menyiasati harga-harga yang terus saja terbang bak hendak menjangkau awan. Pada saat yang sama, pendapatan cenderung stagnan dan ludes di awal-awal bulan. Bagi rakyat, lapangan pekerjaan seperti pintu benteng yang terkunci rapat-rapat, namun terbuka lebar bagi TKA asing, khususnya dari China.

Terjebak presidential threshold

Sudah semustinya para elit pemilik tiket Pilpres memperhatikan betul rentetan masalah ini. Mereka mesti menjadikannya sebagai konsideran utama dalam menentukan Capres dan Cawapres yang bakal dijagokan untuk berlaga. Bukan malah sibuk mengkalkulasi logistik dan jabatan yang bakal diraup sebagai pertimbangan utama.

Biang kerok masalah ini adalah ketentuan ambang batas mengajukan Capres/Cawapres (presidential threshold/PT). Aturan main yang sedianya mereka susun untuk menjegal ‘pemain baru’ ternyata malah menjadi memerangkap diri sendiri dan gerombolannya. Untuk memenuhi ambang batas 20% dan atau 25%, jadilah mereka saling sandra.

Sejatinya, semua huru-hara ini bersumber dari telah matinya empati para elit terhadap rakyat sebagai pemilik sah Indonesia. Mereka terlampau sibuk menghitung apa saja yang bisa diperoleh dari perhelatan demokrasi yang sudah berubah jadi ajang kriminal lima tahunan. Kalau saja mereka punya sedikit empati dan nurani yang belum mati, maka laku tak layak itu bisa (agak) ditepis.

Untuk dua soal pertama (keadilan hukum dan Islamobia) bisa diselesaikan dengan sejumput kemauan atawa political will yang kuat. Siapa pun penguasanya, cuma diperlukan komitmen untuk menegakkan hukum  secara adil. Siapa pun Presiden/Wapresnya, hanya dibutuhkan kemauan kuat untuk mengakrabi Islam dan ummatnya.

Perlakukan keduanya secara proporsional dengan bersumber dari hati yang bersih dan melayani. Singkirkan jauh-jauh mindset dan sikap Islamofobia yang selama ini mengelilingi Istana.

Ya, dua persoalan tadi bisa diselesaikan dengan kemauan. Kemauan yang kuat dari Presiden dan Wapresnya. Kalau menyebut nama, dengan mengabaikan petahana, Capres Prabowo dan siapa pun Cawapresnya bisa menuntaskannya dengan hanya mengantongi komitmen yang kuat. Sesederhana itu. Jika Prabowo menggandeng Habib Salim Segaf atau ustadz Abdul Shomad yang direkomendasikan Ijtima’ Ulama tentu lebih ciamik.

Tapi tidak dengan problem ketiga. Persoalan ekonomi tidak bisa diselesaikan melulu bermodal kemauan belaka. Ia membutuhkan pemahaman atas masalah dan kemampuan mengeksekusi solusi. Tidak bisa dipasang sembarang orang untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang ketiga. Bahkan, tidak setiap ekonom dapat menuntaskannya. Apalagi kalau yang bersangkutan tampak seolah-olah besar dan mumpuni hanya karena polesan media.

Para ekonom selebriti yang berada di lingkaran inti kekuasaan sekarang tidak lebih dari representasi dari majikan asing dan aseng. Dengan pakem neolibnya yang membabi-buta, mereka bekerja ekstra keras untuk menyenangkan majikannya. Perkara karena penghambaan buta mereka rakyat jadi tergencet beratnya beban hidup, itu sama sekali tidak masuk dalam kamus para komparador itu.

Akhirnya, kita perlu mengingatkan para elit yang masih saja bertingkah menyebalkan di detik-detik akhir pendaftaran Capres/Cawapres. Sebetulnya kalian mau apa? Benar mau membangun negeri? Atau, polah kalian yang kian memuakkan ini sejatinya adalah cermin syahwat akan kuasa dan harta yang tak terkendali?

Penulis: Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Bentrok Sandiaga VS Susi, Timses Jokowi: Sandi pahami Undang-Undang dulu
Memahami peringatan Jokowi tentang cincin api
Timses Jokowi sindir soliditas PAN dukung Prabowo-Sandi
KASAD bicara Terrorist Triangle Transit di Washington
FWJ ajak media tangkal hoaks di tahun politik
Gubernur DKI tertibkan 60 reklame ilegal
Bamsoet nilai tak ada unsur kesengajaan pelaku tembak gedung DPR
Dua tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi penembakan DPR
Demonstran ajak usir setan yang ganggu KPK
MPR usulkan Perbakin tutup lapangan tembak Senayan
PAN targetkan suara di pulau Jawa
Legislator minta pemerintah tingkatkan layanan penyandang disabilitas
Trump tempatkan konsulat Palestina di bawah kedutaan Israel
Bila diserang, Rusia akan respon serangan rudal dengan senjata nuklir
Puluhan kali gempa, Anak Krakatau berstatus waspada
Fetching news ...