Gerindra daftarkan mantan koruptor di Pileg 2019

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Gerindra daftarkan mantan koruptor di Pileg 2019 ".. yang bersangkutan itu dicalegkan kembali karena masih sambil menunggu proses judicial review di Mahkamah Agung," - Sufmi Dasco Ahmad

Komisi Pemilihan Umum telah mensahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana korupsi untuk maju di pemilihan legislatif 2019. Meskipun sudah ditetapkan, tetapi masih ada beberapa partai politik yang tetap mendaftarkan calon legislatif di Pileg 2019.

Salah satu parpol yang mendaftarkan caleg mantan terpidana korupso adalah Gerindra. Gerindra mengakui tetap mendaftarkan Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufiq  di Pemilihan Legislatif 2019 dengan beralasan menunggu hasil judicial review dari Mahkamah Agung. 

"Saya sudah cek kemaren DPD DKI memang yang bersangkutan itu dicalegkan kembali karena masih sambil menunggu proses judicial review di Mahkamah Agung," kata Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/07/2018).

Menurut Dasco keputusan partainya mendaftarkan M Taufiq berdasarkan pada hasil rapat KPU, Bawaslu, Kemendagri, Kemenkum HAM serta Komisi II DPR RI terkait larangan mantan terpida korupsi nyaleg. Ia mengatakan saat ini peraturan PKPU tersebut masih menunggu gugatan di MA.

"Sehingga ketika mereka memberikan alasan tersebut ya kita kan mengikuti alur yang ada saja, ketika Judicial Review ditolak ya nanti kita akan sesuaikan dengan aturan yang ada," lanjutnya.

Dasco juga menyebutkan telah menandatangani pakta integritas. Ia mengaku telah sesuai dengan aturan yang ada dan berkonsultasi dengan Bawaslu DKI dan Bawaslu RI.

"Ya itu kan pakta integritas memang sudah ditandatangani. Tapi kemudian anturan yang lain juga bertolak belakang. Saya cek DPD DKI sudah melakukan konsultasi dgn Bawaslu baik DKI maupun RI," kata Dasco.

Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufiq telah mendaftarkan diri ke KPU DKI pada Selasa malam 17 Juli 2018. Terkait dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Taufiq meyakini akan menang dalam gugatannya ke Mahkamah Agung karena menurutnya peraturan tersebut bertabrakan dengan Undang-undang.

Muhammad Taufiq pernah terjerat kasus korupsi saat ia menjabat sebagai Ketua KPUD DKI Jakarta. Ia ditetapkan sebagi tersangka dalam kasus pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004 serta divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004. Karena tindakan korupsinya tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 488 juta.

PDIP: Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tidak politis
PAN dukung pemerintah soal penundaan pembebasan Ba'asyir
MenpanRB akan pecat 300 PNS
GRANAT serukan Pemilu damai bebas Narkoba
Lebih dari 1000 PNS korupsi belum dipecat, ada apa?
Fahri Hamzah minta pemerintah tuntaskan hak keluarga korban kecelakaan Lion Air
Fadli Zon ragukan Najwa Shihab dan Tommy Tjokro jadi moderator debat
Kubu Jokowi curigai hasil survei Median
Calon pemimpin penyebar hoaks jangan dipilih
PKS harap pemerintah tak politisasi pembebasan Abu Bakar Ba'asyir
Fadli Zon optimistis Prabowo lampaui elektabilitas Jokowi
Bamsoet imbau TNI-Polri netral dalam pemilu
IHSG siap melaju naik karena sentimen eksternal
DPR apresiasi mundurnya Edy dari ketua umum PSSI
Ahok bebas, apa pengaruhnya pada Pilpres?
Fetching news ...