Risma ingatkan halalbihalal agar tak dijadikan alasan tunda pelayanan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Risma ingatkan halalbihalal agar tak dijadikan alasan tunda pelayanan "Halalbihalal penting tapi jangan sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat." - Tri Rismaharini

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta para PNS di Surabaya untuk langsung bekerja melayani masyarakat usai  libur panjang Lebaran. Dia juga mengingatkan supaya seremoni halalbihalal tidak dijadikan alasan untuk menunda pelayanan.

"Halalbihalal penting tapi jangan sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat," ujarnya di Surabaya, Kamis (21/06/2018).

Dia juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada PNS yang bolos kerja usai libur Idul Fitri. Oleh karena itu, dia meminta Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) dan Inspektorat Pemkot Surabaya mendata pegawai negeri sipil yang mangkir dari pekerjaan pada hari pertama kerja usai libur Lebaran, hari ini.

"Kami tegas karena sudah tidak ada toleransi bagi PNS yang bolos," kata Risma.

Risma menyatakan tidak ada alasan bagi PNS di Pemkot Surabaya untuk tidak masuk kantor setelah libur panjang yang diberikan oleh pemerintah, kecuali sakit dan dirawat di rumah sakit atau hal penting lainnya yang tidak bisa ditinggalkan.

"Libur Lebaran waktunya sudah panjang, jadi tidak ada alasan PNS tidak masuk lagi," kata Risma menambahkan.

Risma mengatakan dirinya juga belum pernah menandatangani surat perpanjangan libur atau cuti bagi PNS di Pemkot Surabaya. Risma juga melarang PNS tidak masuk tanpa alasan yang jelas agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga telah menginstruksikan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya untuk memberikan pelayanan prima di hari pertama masuk usai libur lebaran.

Menurut dia, setelah ada pendataan dari BKD maupun inspektorat maka nantinya PNS akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Tentunya, lanjut dia, PNS harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya jika benar-benar melanggar aturan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Surabaya Mia Santi Dewi menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi kepada PNS yang melanggar aturan terkait jadwal masuk kerja.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan inspektorat jika ada PNS yang melanggar aturan," katanya.

PKS minta kader belajar dari kemenangan Erdogan
Usir jerawat dengan kulit semangka
Gerindra daftarkan mantan koruptor di Pileg 2019
Ngabalin jadi komisaris Angkasa Pura, Fadli: BUMN amburadul
Bumi Manusia bukan sekadar cinta Minke dan Annelies
Politisi berbondong-bondong ke NasDem, ada apa?
Politisi terima uang transfer untuk pindah partai harus lapor KPK
Riza Chalid penampakan di acara NasDem, sudah aman?
Golkar ngotot daftarkan caleg mantan napi korupsi
Nikmati empat hari Festival Bunaken
Film ’22 Menit’ hadir di Anugrah Jurnalistik Polri 2018
Etika politik dan pindah partai
Dukung pilkada damai, Polri gelar Anugrah Jurnalistik 2018
Jokowi belum temukan solusi akurkan SBY-Megawati
KPK buru tangan kanan Bupati Labuhanbatu
Fetching news ...