Ogah menteri, Abraham Samad hanya mau jadi cawapres

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Ogah menteri, Abraham Samad hanya mau jadi cawapres Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad membuka diri untuk dipinang sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2019.

"Saya siap kapan saja ketika amanah itu datang. Kalau anda tanya (kesiapan), 100 persen saya siap," kata Abraham di Yogyakarta, Ahad (15/04/2018) malam.

Kendati demikian, Abraham belum bisa memutuskan akan siap menjadi cawapres untuk Joko Widodo atau Prabowo sebagai capres yang sudah resmi muncul saat ini. "Kalau anda menyebutkan nama, maka saya harus shalat istikharah dulu apakah saya ke A atau ke B," kata dia.

Abraham mengklaim saat ini sudah ada dua partai politik (parpol) yang melakukan komunikasi dengan dirinya terkait Pilpres 2019.

"Kalau saya bilang tidak ada berarti saya dusta, kan tidak boleh mantan pimpinan KPK dusta, harus jujur, maka saya harus katakan ada partai-partai menengah, dua atau lebih," kata dia.

Meski begitu, ia mengatakan tidak ingin terlalu terjebak menikmati pendekatan yang dilakukan parpol saat ini karena ia sadar dirinya bukan kader parpol.

"Kedua, saya bukan orang yang punya kapital luar biasa yang bisa turun bertarung. Saya paham betul posisi saya," kata dia.

Namun, lanjut dia, ikhtiar politik harus tetap ia lakukan untuk mempersiapkan diri barangkali rakyat pada akhirnya menjatuhkan amanat kepadanya.

"Apa pun amanah itu termasuk amanah untuk menjadi cawapres, capres, jadi ketua KPK kembali, maupun jadi wartawan," kata Abraham.

Ketika ditanya apa yang bisa ia berikan untuk Indonesia jika amanah itu datang, Abraham menegaskan ia mengetahui betul pola pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia serta berapa besar potensi yang bisa dihasilkan dari SDA itu.

Jika SDA bisa dikelola secara profesional, ia yakin akan mampu menyejahterakan rakyat secara menyeluruh. "Dengan pengelolaan yang profesional saya yakin sebenarnya tidak ada lagi orang miskin di Indonesia, tidak ada lagi orang yang mati kelaparan, tidak ada lagi orang yang mati karena tidak punya duit untuk ke rumah sakit," katanya.

Selain itu, ia juga akan memastikan sistem hukum tidak berpihak kepada orang-orang yang memiliki uang atau kekuasaan. "Itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang punya progresifitas," kata dia.

Menurut dia, pemimpin Indonesia harus memiliki national interest yang menurut dia pertama adalah keberpihakan terhadap pengelolaan SDA, pengelolaan pangan, sumber-sumber pendapatan, perbaikan sektor kesehatan dan pendidikan.

Ogah jadi menteri

Abraham Samad tidak berminat jika akhirnya dirinya ditunjuk sebagai menteri untuk kabinet pemerintahan periode mendatang karena khawatir justru akan menurunkan marwah KPK.

"Ketua KPK itu lebih tinggi dari menteri. Nanti marah anak-anak KPK kalau saya menurunkan marwah lembaga itu sendiri," katanya.

Abraham khawatir jika akhirnya menerima tawaran sebagai menteri akan banyak orang-orang KPK yang tersinggung. Sebagai mantan Ketua KPK, ia merasa memiliki kewajiban menjaga marwah serta kredibilitas lembaga yang namanya dianggap telah melekat pada dirinya itu.

Ia menilai posisi pimpinan KPK berada di atas menteri karena semasa kepemimpinannya lembaga antirasuah itu bisa menangkap para menteri yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi.

"Buktinya apa, saya pernah menangkap orang yang dalam status menteri tiga orang, Suryadharma Ali, Andi Alfian Mallarangeng, dan Menteri ESDM Jero Wacik, semuanya (saat itu) menteri aktif. Itu fakta bahwa posisi KPK itu lebih di atas menteri," kata dia.

Selain untuk menjaga marwah KPK, menurut Abraham, komitmen untuk tidak tergiur menjadi menteri dimaksudkan agar para anggota KPK tetap memiliki semangat serta kebanggaan bahwa lembaga itu luar biasa.

Abraham juga mengaku pernah menolak mentah-mentah tawaran sejumlah partai politik (parpol) yang ingin mengusung dirinya menjadi calon Gubernur Sulawesi Selatan.

"Kalau Abraham Samad `an sich` bukan siapa-siapa, tetapi ada sesuatu yang melekat pada diri saya yang harus saya jaga marwahnya," kata dia.

Golkar: kami yang pertama dukung Jokowi
Fahri Hamzah ungkap kepentingan Amerika dalam konflik Israel-Palestina
Warga potong salib makam dan larang keluarga yang wafat berdoa di TPU
IHSG bakal menguat jelang keputusan The Fed
PDIP nantikan klarifikasi Wiranto soal pengrusakan bendera Demokrat
Kurang potennya Ma'ruf Amin dan ramalan Jokowi bakal kalah karena sang wakil
Wartawan tewas naik 14 persen di sepanjang 2018
Negara tak akan punah karena Prabowo kalah
KPU: Kotak suara kardus hemat 70 persen
Prabowo sentil elit koalisi belum nyumbang, PKS: Kami otomatis bantu
Kubu Prabowo nilai jargon wong cilik Jokowi hanya untuk komoditas politik
KPU harap anggaran pemilu dapat digunakan mulai Januari 2019
Demokrat nilai tuduhan Wiranto terkait oknum perusak salah dan terburu-buru
Farhat Abbas minta PSI dikeluarkan dari Tim Kampanye Nasional
PPP: Yang kaget kotak suara kardus mungkin tak hadir rapat
Fetching news ...