Permasalahan dalam holding BUMN Migas

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Permasalahan dalam holding BUMN Migas

Rencana pembentukan holding migas dalam tubuh BUMN masih menyisakan banyak permasalahan hukum. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir beranggapan proses pembentukan holding migas perlu melibatkan DPR, sebagai tanggung jawab tugas legislasi dan pengawasan pada setiap perubahan aset yang menyangkut kekayaan negara. 

“Sebanyak 29 persen pemegang saham PGN belum menyetujui holding tersebut,” papar Politisi dari Fraksi Partai Hanura ini di Jakarta, Senin (12/3/2018).

Pembentukan holding migas ini akan memberikan peran dominan untuk PT. Pertamina, sedangkan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai basis dari penghasil gas diperkirakan tidak optimal. Aspek lain yang bisa menimbulkan masalah adalah potensi konflik kepentingan dalam tubuh holding migas itu nantinya. Sebab, Pertamina yang selama ini merupakan perusahaan yang bisnis utamanya bergerak di sektor minyak masih menggantungkan 60 persen kebutuhan dalam negeri dari impor.

Sementara itu, gas bumi yang sangat banyak dimiliki oleh bumi Indonesia yang merupakan inti bisnis PT. PGN, belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Inas juga mengatakan, potensi masalah yang dianggap remeh oleh pemerintah dalam pemaksaan holding migas yakni terdapat penolakan pemegang saham hingga 29 persen.

Masalah lain yang diungkapkan Inas yakni rencana pembentukan holding migas ini terjadi di tengah berlangsungnya proses gugatan Undang-Undang BUMN. Apabila gugatan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), putusannya akan berimbas kepada turunannya, termasuk PP Holding. Dengan demikian, kebijakan holding tidak memberikan kepastian hukum.

Selain itu, masih adanya perbedaan konsep holding BUMN migas dengan konsep kelembagaan yang sedang dibahas dalam Revisi UU Minyak dan Gas Bumi oleh DPR akan berpotensi menimbulkan konflik.

“Rencana pembentukan holding BUMN migas tanpa menunggu arah dari Revisi Undang-Undang Migas dapat menyebabkan inefisiensi nasional karena diperlukan penyesuaian kelembagaan yang cukup rumit,” tegasnya.

Inas menyatakan kebijakan holding migas perusahaan BUMN terlalu terburu-buru hingga mengabaikan berbagai aspek sehingga berdampak pada pencaplokan PT PGN ke dalam PT Pertamina tidak menghasilkan kinerja optimal.

“PP No 6 tahun 2018 tentang holding migas terlalu terburu-buru karena RUPS Luar Biasa PGN yang lalu masih menyisakan masalah,” katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyatakan secara institusional cukup sulit menyatukan PGN sebagai perusahaan terbuka yang tercatat di BEI dengan Pertamina yang tidak terbuka. Bahkan, dia menduga langkah akuisisi ini tidak seharusnya dilakukan semata untuk menyelamatkan utang Pertamina yang terus menumpuk.

“Ini merupakan rangkaian dari rencana pemerintah membentuk perusahaan induk (holding) BUMN di sektor minyak dan gas (migas). Kajian mendalam menjadi keniscayaan untuk dilakukan sebelum mengakuisisi. Untung rugi musti diperhatikan pula oleh Kementerian Keuangan, PT. PGN, dan PT. Pertamina,” ungkap Heri di Jakarta, Jumat (19/01/2018).

“Jangan sampai ini jadi akal-akalan pemerintah untuk menyelamatkan Pertamina dari kondisi utang yang terus menumpuk. Per Desember 2017 utang Pertamina tercatat sebesar Rp153,7 triliun,” lanjut politisi Partai Gerindra itu.

Mantan Wakil Ketua Komisi VI itu mengingatkan, awal pembentukan PGN sebagaimana termaktub dalam PP No.19/1965 dan ditegaskan pula dalam PP No.37/1994 bahwa PGN harus mengembangkan dan memanfaatkan gas bagi kepentingan umum dan menyediakan gas dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat.

“Sekali lagi semua pihak harus melakukan kajian mendalam dan terhindar dari niat tersembunyi yang ingin mengkerdilkan misi besar BUMN,” tandas Heri.

Tanggapi #Sandiwara Uno, PAN: TKN sebaiknya fokus pada kebijakan dan program
Fahri Hamzah setuju pembentukan Pansus KTP elektronik
PDI: BPN pindah ke Jateng justru membangunkan banteng tidur
Sandi dituding playing victim, BPN: Jangan langsung tuduh
Fitnah Jokowi PKI, BPN minta La Nyalla diproses polisi
Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan
PDIP minta Anies siaga hadapi bencana
Aktivis tunggu Prabowo minta maaf ke umat Islam
Legislator harap Saudi kabulkan usulan jalur cepat haji
Cina langgar HAM etnis mayoritas muslim, ini kata DPR
PDIP: Sandiaga tak usah playing victim
Saham AS dan Eropa ditutup lebih rendah
Masyarakat Riau diminta waspadai demo pesanan korporasi asing
DPR dukung putusan MK soal usia minimal menikah
TKN pastikan tak gunakan kampanye negatif di Pilpres 2019
Fetching news ...