Mengenang AM Fatwa

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Mengenang AM Fatwa

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Andi Mappetahang Fatwa atau dikenal dengan AM Fatwa meninggal pada usia ke-78, Kamis (14/12/2017) sekitar pukul 06.17 di Jakarta, setelah berjuang melawan kanker hati.

AM. Fatwa lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 12 Februari 1939. Salah satu pendiri Partai Amanat NAsional ini mengawali karir sebagai dosen agama Islam di Universitas Prof.Dr. Mustopo (Beragama), Jakarta (1964-1965).

Fatwa berasal dari keluarga yang bersahaja, meskipun sebenarnya dia termasuk keturunan keluarga Kerajaan Bone. Ia menjadi ikon perlawanan dan sikap kritis terhadap rezim otoriter Orde Lama dan Orde Baru, sehingga sejak muda sering mendapat teror dan tindak kekerasan dari aparat intel kedua rezim otoriter tersebut, sampai keluar masuk rumah sakit dan penjara.

Terakhir, ia sempat divonis 18 tahun penjara, dari tuntutan seumur hidup, yang dijalaninya seacra efektif selama 9 tahun, lalu tahanan luar, dan dapat amnesti, karena kasus Lembaran Putih Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984, dan khutbah-khutbah politiknya yang kritis terhadap Orde Baru. Jika diakumulasi, ia menghabiskan waktu selama 12 tahun di balik jeruji besi, selain tahanan luar.

AM FAtwa banyak mempublikasikan kasus-kasus politiknya ke dunia internasional. Hasilnya, dua anggota Kongres Amerika Serikat mendesak Presiden George Bush untuk memberikan perhatian khusus kepada dua tahanan politik Indonesia, yaitu HR Dharsono dan AM Fatwa. Dokumen surat kedua anggota kongres tersebut diterima AM Fatwa dari mantan Kapolri yang juga aktivis Petisi 50, Jend. Pol. Hoegeng Iman Santoso. Ketika Dan Quayle, Wapres AS (1989-1993) berkunjung ke Indonesia pada bulan April 1989, tokoh pegiat HAM, HJC Princen dkk langsung menemuinya dan mengingatkan supaya lebih memperhatikan nasib dua tahanan politik tersebut. Wapres Dan Quayle lalu memerintahkan Dubes AS di Jakarta untuk tindak lanjut bentuk perhatian tersebut. Kedutaan AS lantas mengutus Sekretaris Politiknya Mr. Julian Lebourgeois untuk mengunjungi keluarga AM Fatwa di Kramat Pulo Gundul, di pinggir rel kereta dan di samping kali comberan yang hitam.

Atas segala penyiksaan yang dialami, Fatwa—merupakan satu-satunya warga negara—pernah menuntut Pangkobkamtib di pengadilan. Tapi setelah terjadi perubahan sistem politik dan rezim pemerintahan melalui gerakan Reformasi yang turut dipeloporinya, dengan jiwa besar dan sikap kenegarawanan, ia memaafkan dan menemui tokoh-tokoh yang bertanggung jawab atas penyiksaan dan pemenjaraannya. Lalu, secara manusiawi dan kekeluargaan membina hubungan baik yang berkelanjutan.

Sejak muda AM Fatwa aktif di berbagai organisasi seperti PII, GPII, HMI, dan Muhammadiyah. Ia juga aktif dari awal terbentuknya Keluarga Besar PII sebagai Penasihat dan terakhir Dewan Kehormatan. Demikian juga di KAHMI pernah jadi Wakil Ketua di awal terbentuknya, kemudian Dewan Penasihat. Belakangan juga ICMI, terakhir sebagai Dewan Kehormatan.  

AM Fatwa mengenyam pendidikan tinggi di IAIN Jakarta Fak. Dakwah (1960-1965 minus ujian akhir), merangkap Fak. Publisistik Univ. Ibnu Chaldun Jakarta (1960-1964), melanjutkan ke UNTAG Surabaya Fak. Ketatanegaraan & Ketataniagaan (1968-1970) ujian akhir S1 UNTAG Jakarta (1970). Selain aktif di intra-universiter sebagai Ketua Senat dan Anggota Dewan Mahasiswa IAIN, ia juga memelopori terbentuknya HMI Komisariat IAIN dan Cabang Ciputat.

Meskipun berstatus narapidana bebas bersyarat pada tahun 1993, yang mustinya secara formal baru bisa bebas tahun 2002, atas izin Presiden Soeharto, Menteri Agama Tarmizi Taher menjadikannya Staf Khusus, dan berlanjut pada Menteri Agama Quraish Shihab.

Mantan Sekretaris Kelompok Kerja Petisi 50 itu bersama eksponen bangsa lainnya menggulirkan gerakan reformasi, hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998.

AM Fatwa adalah salah seorang deklarator berdirinya Partai Amanat Nasional, lalu menjadi Ketua DPP PAN (1998-2005), Wakil Ketua MPP PAN, dan Dewan Kehormatan PAN (2015-2020).

Dalam Pemilu 1999, AM Fatwa terpilih menjadi Anggota DPR RI dari PAN. Ia lalu menjabat Wakil ketua DPR RI (1999-2004). Dalam Pemilu 2004, ia terpilih untuk kedua kalinya dari PAN, dan menjadi Wakil Ketua MPR RI (2004-2009). Pada Pemilu 2009 dan 2014, AM Fatwa memutuskan maju sebagai calon perorangan dan terpilih menjadi Anggota DPD RI, Senator dari DKI Jakarta.

Penghargaan

Fatwa memiliki sejumlah penghargaan atas kiprahnya di sejumlah bidang, antara lain:
- Well Performed Men and Women of the Year 2003 Award dari Indonesia Lestari Foundation (2003)
- Piagam Adat Keratuan Paksi Pak Skala Brak (Kerajaan Tua di Lampung) dengan Gelar Tumenggung Alip Jaya (2003)
- Lencana Kehorrmatan Radyolaksono dan Nama Notohadinagoro dari Pakubuwono XII (2003)
- Gelar Kanjeng Pangeran (KP) dari Surakarta Hadiningrat (2003)
- Penulis Pledoi Terpanjang di Pengadilan (1118 Halaman) dari Museum Rekor Indonesia (MURI) (2004)
- Legislator Paling Produktif Menulis Buku dari MURI (2004)

Pesan-pesan terakhir

Meskipun tengah dirawat di RS, Fatwa masih menyempatkan untuk menyampaikan gagasan-gagasannya ke public. Di laman Facebooknya, cacatan terakhir darinya terpantau pada 9 November. Dia dikabarkan dirawat sejak Oktober.

“Antara PARTAI KADER dan PARTAI KARTEL. Menurut Peneliti Politik LIPI, partai yang lahir dengan KESADARAN IDEOLOGIS akan berkembang menjadi PARTAI KADER. Sebaliknya, partai yang hanya bersandar pada MODAL ORANG KUAT, cenderung menjadi PARTAI KARTEL.Silakan masyarakat menerka sekaligus menimbang untuk PEMILU nanti,” kata Fatwa pada 9 November 2017.

Sebelumnya, Fatwa berkomentar terkait penutupan Alexis oleh gubernur Jakarta. “Polda Metro Jaya harus proaktif MENGUSUT kasus HOTEL ALEXIS. Polisi tidak perlu harus menunggu laporan dari masyarakat. Kurang apalagi data-data yang ada pada Gubernur. Terlalu formalistis dan prosedurl yang kadang-kadang masyarakat bertindak di luar jalur hukum sehinga penyelesaiannya makin rumit dan kompleks,” katanya pada 6 November.

Fatwa juga sempat menyoroti isu reklamasi. “PRESIDEN JOKOWI bilang tidak pernah kasih ijin REKLAMASI, tapi MEMBIARKAN bawahan langsungnya MENKO MARITIM CABUTmoratorium REKLAMASI. Apa artinya dalam TANGGUNG JAWAB sebagai pemimpin tertinggi? PEMBIARAN suatu masalah yang ramai dipertentangkan, sama dengan MENGHINDAR DARI TANGGUNG JAWAB!,” katanya (03/11/2017).

“Rakyat Jakarta harus konsisten tolak reklamasi. Reklamasi hanya menguntungkan kaum elite, tapi merusak masa depan rakyat Jakarta, khususnya kaum nelayan,” katanya (11/10/2017).

Pada 6 Oktober 2017, Fatwa meminta Pemprov DKI memperhatikan mushalla yang digusur karena proyek tol. “Pemprov DKI harus segera bantu pengganti lahan Mushalla Al-Akhlaq Cipinang Melayu karena harus tergusur oleh proyek tol bekasi-cawang,” katanya.

Mengapa Jokowi tak naikkan BBM?
Mendorong kapabilitas tenaga kerja
Samsung luncurkan ponsel terbaru
Cara mengunjungi laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra
Klaim keberhasilan pembangunan di perbatasan
Fetching news ...