Kecaman terhadap buku ajar SD sebut Yerussalem Ibu Kota Israel

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Kecaman terhadap buku ajar SD sebut Yerussalem Ibu Kota Israel

Sejumlah pihak mengecam buku ajar untuk sekolah dasar yang menyebut Yerussalem sebagai ibu kota negara Zionis Israel.

Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati menilai materi buku ajar tersebut merupakan tindakan yang fatal dan ceroboh. Penjelasan penerbit buku soal tersebut sama sekali tidak menjernihkan masalah justru membuat masalah baru.  Menurut Reni, ada kesan penerbit cuci tangan atas masalah tersebut. 

“Harusnya tidak sekadar merevisi materi buku ajar tersebut,  namun menarik seluruh buku yang beredar di pasaran dengan mengganti buku baru hasil revisi,” ungkap Reni di Jakaerta, Rabu, (13/12/2017)

Politisi PPP ini mendesak kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki proses produksi buku tersebut yang jelas-jelas telah meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan spirit Pancasila dan UUD 1945.

“Kontrol terhadap produksi buku tersebut sangat lemah baik di sisi internal penerbit maupun di eksternal penerbit seperti pihak sekolah termasuk pemerintah,” katanya.

Ironinya, peristiwa yang muncul ke publik ini setelah berlakunya UU No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Mengingat, di pasal 69 UU No 3 Tahun 2017 secara jelas disebutkan mekanisme pengawasan terhadap  sistem perbukuan yang melibatkan pemerintah pusat,  pemda dan pelaku perbukuan. 

“Dalam kasus ini,  saya meminta pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah untuk memberi perhatian secara serius terhadap penerbit tersebut.  Bila perlu, seluruh cetakan dari penerbit tersebut untuk diaudit,” tegas Reni.

Selain itu, Pemerintah harus senantiasa mensosialisasikan UU No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan khususnya kepada pelaku perbukuan,  supaya maksud dan tujuan UU tersebut dapat berjalan sesuai dengan cita-cita. 

UU Sistem Perbukuan tak efektif

Di tempat lain, Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan mencuatnya materi buku ajar yang berisi soal Yerusalem sebagai Ibukota Israel menunjukkan sistem perbukuan di Indonesia masih belum berjalan efektif. 

"Kasus ini memberi pesan penting bahwa UU Sistem Perbukuan belum berjalan efektif.  Padahal kalau sistem berjalan,  tidak bakal terjadi masalah tersebut,"  kata Anang melalui rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (13/12/2017).

Anang menyebutkan dalam UU Sistem Perbukuan secara tegas diatur soal syarat isi materi buku.  Di pasal 42 ayat (5) UU No 3 Tahun 2017,  sambung Anang,  diatur persyaratan konkret soal konten buku. "Ada lima syarat isi buku yakni tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak diskriminatif berdasarkan SARA,  tidak mengandung unsur pornografi,  tidak mengandung unsur kekerasan dan tidak mengandung ujaran kebencian,"  papar Anang.  

Terkait dengan buku ajar untuk SD tersebut,  musisi asal Jember ini menilai,  kandungan buku tersebut dapat masuk kategori bertentangan dengan Pancasila.   "Pancasila sebagai norma dasar yang memiliki spirit yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yakni turut serta menjaga ketertiban dunia,  jelas dalam kasus Israel tersebut bertentangan dengan spirit konstitusi kita. Miris saja,  kita menolak penjajahan dan mendorong ketertiban dunia,  tetapi buku ajar justru menjadi agen promosi Israel, " keluh Anang.  

Di bagian lain Anang meminta  pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) termasuk peraturan menteri (Permen) supaya pelaksanaan UU Sistem Perbukuan dapat berjalan efektif. "Meski dalam UU,  pemerintah diberi batas waktu dua tahun sejak UU ini diundangkan,  namun saya melihat sebaiknya pemerintah agar mempercepat penerbitan PP soal Sistem Perbukuan ini. Agar UU ini dapat terlaksana dengan baik,"  saran Anang. 

Penjelasan penerbit 

Penerbit Yudhistira meminta maaf dan memberikan penjelasan di situs resmi mereka terkait hal tersebut.

"Pada Buku IPS Kelas 6 KTSP terdapat tabel daftar negara-negara Asia Barat beserta Ibu Kotanya. Pada tabel tersebut tercantum negara Israel Ibu Kotanya Yerusalem. Perlu kami jelaskan bahwa data tersebut kami ambil dari sumber internet 'world population data sheet 2010'," demikian pernyataan resmi Yudhistira di situs resmi mereka yang dikutip Rabu (13/12/2017).

Yudhistira menyatakan tidak mengetahui bahwa data yang digunakan oleh sumber tersebut ternyata tidak sah di dunia internasional. Yudhistira pun memohon maaf.

"Kami tidak mengetahui kalau ternyata data tersebut ternyata belum diakui secara sah oleh lembaga international. Untuk itu kami mohon maaf apabila sumber yang kami ambil dianggap keliru. Kami akan melakukan perbaikan atau revisi pada cetakan berikutnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya," kata manajemen Yudhistira.

Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy sebelumnya menyatakan kesalahan dalam buku tersebut merupakan kesalahan fatal.

"Itu sebuah kekhilafan yang memalukan. Menurut Kapuskurbuk (kepala pusat kurikulum dan perbukuan) buku tersebut masuk BSE tahun 2008. Ada ketidakcermatan Tim Penilai Buku dalam menetapkan buku tersebut sebelum diunggah ke laman BSE Kemendikbud," kata Muhadjir. 

Ini tiga tugas wajib caleg Gerindra
Prabowo-Sandi ke KPU diiringi drum band dan pencak silat
Jokowi minta Menko panggil Mendag dan Kabulog terkait polemik beras
 Jokowi-Ma'ruf ambil nomor urut di KPU ditemani oleh Ketum Parpol
Rupiah menguat imbas sentimen positif dari Bank Dunia
Polemik beras dapat timbukan kecurigaan di masyarakat
Dieliminasi KPU dari daftar caleg DPD, Oso melawan
Meski memaafkan, SBY tetap akan bongkar fitnah Asia Sentinel
Mengapa aku selalu diselingkuhi?
Wakil rakyat bukan tukang pukul kepentingan
Jokowi-Ma'ruf kerahkan relawan di daerah suara terendah
Nomor urut satu di Pilpres 2019 lebih untungkan Jokowi-Ma'ruf
 Fahri nilai dana rehab bencana Lombok mampet
Mengapa jomblo Cina harus beli istri dari Indonesia?
Kubu Jokowi nilai Neno Warisman buka kedok #2019GantiPresiden
Fetching news ...