Ralat PDIP atas usul pembekuan KPK hanya basa-basi

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Ralat PDIP atas usul pembekuan KPK hanya basa-basi "Those who fight corruption should be clean themselves." - Vladimir Putin

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menilai pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDI-Perjuangan), Hasto Krisdiyanto yang meralat pernyataan anak buahnya, Henri Yosodiningrat hanya basa-basi politik.

Pasalnya, masyarakat sudah telanjur mengetahui niatan politisi yang secara umum menghendaki bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang ingin di bekukan.

"Kita anggap saja ralat sebagai ucapan basa-basi yang ingin menutupi keinginan secara umum di kalangan politisi yang tidak menutup keinginan parpol terhadap KPK," kata Ray Rangkuti di D'Hotel, Manggarai, Jakarta, kemarin.

Selain itu, sikap partai pengusung Presiden Jokowi dan pendukung pemerintah sampai kini juga tidak tegas. Menurut Ray Rangkuti, PDI-P harus menunjukan sikap tegasnya, dibuktikan dengan cara menghentikan panitia khusus (Pansus) hak angket DPR, bukan malah meralat ucapan Henri Yosodiningrat.

"Bukan KPK yang dibekukan tapi angket itu yang dibekukan. Kalau mau ralatnya itu. Supaya PDIP sungguh-sungguh meralat ucapan anggota mereka," katanya.

Sebelumnya, anggota panitia angket dari Fraksi PDI Perjuangan, Henri Yosodiningrat menyerukan pembekuan KPK sementara waktu. Menurut Henri, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.

"Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henri.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga mendukung usulan tersebut. Ia bahkan mengusulkan agar KPK tidak hanya dibekukan, tetapi dibubarkan.

Untuk pembubaran KPK ini, Fahri mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Alasannya, banyak pelanggaran undang-undang dan peraturan internal yang dilakukan oleh KPK, sementara tingkat korupsi masih tetap tinggi.

Wakil Ketua Panitia Angket dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi menambahkan, usulan pembekuan atau pembubaran KPK baru merupakan usulan pribadi anggota panitia. Panitia angket sejauh ini belum merampungkan rekomendasinya.

Pernyataan kader PDI-P sangat berbahaya

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany ikut mengecam wacana yang di gaungkan petinggi GRANAT, menurutnya wacana tersebut sangat berbahaya bagi keberadaan lembaga penegak hukum di indonesia.

"Wacana pak Hendri itu sangat berbahaya," katanya.

"Karena bagaimana mungkin satu lembaga yang memberantas koruptor dan pengusutannya itu 100% berhasil dan sukses malah mau dibekukan," lanjut Tsamara.

Selain itu, ia juga mempertanyakan dasar Henry melontarkan ucapan tersebut. "Kok bisa-bisanya itu diwacanakan akan dibubarkan," tuturnya.

Menurutnya, jika Lembaga yang sukses menangkap para koruptor itu dibekukan, bagaimana dengan lembaga-lembaga penegak hukum lain yang masih sangat kurang dalam hal kinerja dan wewenangnya.

Komitmen PDI-P tentang pemberantasan korupsi jadi tanyaan

Tsamara juga mempertanyakan komitmen pemberantasan antikorupsi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi partai asal Henry.

"Ini jadi pertanyaan kita. Komitmen partai nasionalis terhadap lembaga korupsi jadi pertanyaan kita," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta supaya ralat yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Krisdiyanto, itu harus segera dibuktikan dengan sikap yang nyata.

"Ralatan PDIP harus dengan tindakan. Jangan cuma ralat-ralat saja," harapnya.

Tanggapi #Sandiwara Uno, PAN: TKN sebaiknya fokus pada kebijakan dan program
Fahri Hamzah setuju pembentukan Pansus KTP elektronik
PDI: BPN pindah ke Jateng justru membangunkan banteng tidur
Sandi dituding playing victim, BPN: Jangan langsung tuduh
Fitnah Jokowi PKI, BPN minta La Nyalla diproses polisi
Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan
PDIP minta Anies siaga hadapi bencana
Aktivis tunggu Prabowo minta maaf ke umat Islam
Legislator harap Saudi kabulkan usulan jalur cepat haji
Cina langgar HAM etnis mayoritas muslim, ini kata DPR
PDIP: Sandiaga tak usah playing victim
Saham AS dan Eropa ditutup lebih rendah
Masyarakat Riau diminta waspadai demo pesanan korporasi asing
DPR dukung putusan MK soal usia minimal menikah
TKN pastikan tak gunakan kampanye negatif di Pilpres 2019
Fetching news ...