Novanto harus jaga martabat bangsa dengan tak hadiri HUT RI

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Novanto harus jaga martabat bangsa dengan tak hadiri HUT RI "Loyalty to the Nation all the time, loyalty to the Government when it deserves it." - Mark Twain

Pengamat politik Voxpol Center, Pangi Syarwi menyarankan supaya Setya Novanto mengajukan cuti selama rangkaian kegiatan HUT RI, baik di DPR RI maupun di Istana Merdeka. Cuti ini guna menghindari dirinya yang berstatus tersangka korupsi e-KTP membaca teks Proklamasi saat upacara demi menjaga nama baik bangsa dan negara.

"Sebaiknya Novanto tak hadiri HUT RI karena dia harus menjaga nama baik bangsa dan negara, juga harus menjaga nama baik DPR RI. Tak bisa dibayangkan malunya bangsa ini hanya karena kepentingan pribadi," kata Pangi kepada Rimanews, kemarin.

Ketua Umum Golkar tersebut didesak mempertimbangkan keadaban bangsa ketimbang ego pribadi untuk tampil di depan khalayak. "Kepentingan bangsa lebih utama dibanding kepentingan pribadi," imbuhnya.

Kabar tersangka maling uang negara akan membaca teks sakral bagi bangsa Indonesia tersebut menyeruak menyusul pernyataan Sekretaris Jenderal DPR RI Ahmad Junet yang memastikan rencana Novanto hadir saat upacara HUT RI tanggal 17 Agustus di Istana Merdeka.

"Beliau hadir dan tak perlu mengajukan cuti saat 17 Agustus," kata Ahmad Junet di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (03/08/2017).

Rencana Novanto tersebut mendapat respons beragam dari koleganya di DPR. Rerata mereka menanggapi dengan hati-hati.

"Gak enaklah. Sesama anggota DPR RI mengomentari hal tersebut. Kita serahkan kepada Pak Novanto," kata salah seorang anggota DPR RI dari PDIP, Hendrawan Supratikno saat dimintai pendapat terkait rencana tersebut.

Pernyataan senada datang dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang mengatakan bahwa cuti adalah hak pribadi Novanto. "Sejauh ini belum ada pengajuan cuti," kata Fadli singkat.

Kehadiran Novanto nodai sakralitas Proklamasi

Novanto memegang jabatan tertinggi, sebagai ketua DPR RI, dan secara protokoler memang dia yang berhak membacakan teks Proklamasi, Pembukaan UUD 45 atau Pancasila pada peringatan kemerdekaan. Jadi, secara hukum memang sah. Akan tetapi, secara moral, status tersangka maling uang negara membuatnya cacat.

“Benar bahwa Setya Novanto secara de jure masih sebagai ketua DPR dan karenanya berhak untuk menjadi pembaca proklamasi dalam peringatan hari kemerdekaan RI, tetapi status tersangkanya yang masih melekat telah menodai kesakralan hari Proklamasi,” kata pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, Ubaidullah Badrun kepada Rimanews, kemarin.

Karena status yang memalukan tersebut, Novanto seharusnya sadar diri dan mengajukan cuti supaya terhindar dar tugas membaca teks sakral tersebut.

“Secara etika politik dan adab kebangsaan kita itu tidak dapat diterima,” katanya.

Oleh karena itu, dia menyarankan supaya tugas mulia tersebut didelegasikan kepada yang lain. Ubaidillah menyarankan Novanto untuk mengutus wakil ketua DPR RI, Menkopolkam atau Menteri Dalam Negeri.

Jika Novanto dibiarkan tampil di publik dengan membaca teks yang dibuat Bung Karno tersebut, negara sudah melupakan adab kebangsaan.

“Wah, jika itu terjadi, ini negara tidak punya adab kebangsaan,” ujar Ubaidillah.

Menurut Ubaidillah, hari Proklamasi merupakan hari suci bagi sebuah negara karena menandai perubahan status terjajah menjadi merdeka.

“Oleh karena itu, peringatan proklamasi seharusnya tidak dinodai oleh pembaca yang berstatus tersangka,” tegasnya.

Sematan status tersangka korupsi pada Novanto dinilai menghina negara jika dia masih kukuh ingin membaca teks Proklamasi. Sejarahwan sekaligus budayawan, JJ Rizal, kepada Rimanews dengan singkat mengomentari kemungkinan Novanto membaca teks Proklamasi, “Menghina banget.”

Pada Senin malam (17/07/2017) KPK secara resmi telah menetapkan politisi Golkar itu sebagai tersangka lantaran diduga ikut mengatur proyek e-KTP mulai dari proses perencanaan dan pembasan anggaran hingga pengondisian pemenang lelang di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011-2012.

KPK menyangka Setya Novanto melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Saat kasus korupsi e-KTP terjadi, dia menjabat ketua Fraksi Partai Golkar (2009-2014) dan disebut menerima jatah suap terbesar, dengan nilai 11 persen dari total anggaran untuk proyek pengadaan e-KTP sebesar Rp5,9 triliun. 

Angka 11 persen tersebut adalah “jatah” Golkar yang diberikan lewat Setya Novanto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar Rp 574,2 miliar. Dalam surat dakwaan Andi, dia diduga terlibat dari awal hingga proyek busuk itu tembus. Hampir separuh dari total proyek dijadikan bancakan oleh orang-orang rakus di DPR dan Kemendagri, tepatnya 49 persen atau mencapai Rp2,558 triliun.

2050, hampir separuh penduduk bumi menderita miopia
Rizieq bakal kabur lagi?
Ungkit gaji wartawan seuprit, Prabowo sentil Hary Tanoe?
Karakteristik anak dalam memenuhi kebutuhan keluarga berdasarkan urutan lahir
5 orang yang harus Anda waspadai saat berhaji
Fetching news ...