News Law

10 hal dalam RKUHP yang berpotensi lemahkan KPK

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

10 hal dalam RKUHP yang berpotensi lemahkan KPK "Kami memandang, selain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, RUU KUHP juga sangat berisiko bagi kerja KPK ke depan." - Febri Diansyah

Komisi Pemberantasan Korupsi siap menjelaskan sikapnya terkait dengan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Presiden Joko Widodo. KPK beralasan, ada setidaknya 10 hal  yang berpotensi melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi.

"KPK mempersiapkan penjelasan yang lebih solid terkait RUU KUHP tersebut. Kami memandang, selain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, RUU KUHP juga sangat berisiko bagi kerja KPK ke depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (21/06/2018).

Pada 8 Juni 2018 lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan setelah Hari Idul Fitri, Presiden menyiapkan waktu khusus bagi KPK untuk membicarakan soal Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), khususnya karena tindak pidana korupsi (Tipikor) masuk ke dalamnya.

"Perlu diingat, keberadaan UU Tipikor dan UU KPK yang sudah jelas saat ini pun masih terus diuji dan dicari celahnya di pengadilan, apalagi dengan adanya RUU KUHP yang sejak awal sudah terbaca sangat berisiko melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi," tambah Febri.

Febri berharap bila tujuan pemerintah adalah melakukan kodifikasi perundangan-undangan di Indonesia, jangan sampai pemberantasan korupsi dikorbankan.

"Jika ada sebuah obsesi kodifikasi, janganlah sampai pemberantasan korupsi jadi korban. Belajar dari banyak negara, kodifikasi bukanlah harga mati, kodifikasi tetap tergantung kepada kebijakan sebuah negara dalam penyusunan aturan hukum," ungkap Febri.

Menurut Febri, KPK juga membaca pendapat dan sikap dari sejumlah ahli hukum dari berbagai perguruan tinggi.

"Terbaca jelas, jaminan pemerintah bahwa tidak ada pelemahan terhadap pemberantasan korupsi tidak cukup meyakinkan banyak pihak, bukan hanya KPK," ungkap Febri.

Selanjutnya KPK menunggu waktu pertemuan yang dijanjikan Presiden tersebut.

"Semoga setelah Idulfitri ini, kita bisa lebih tenang dan jernih membaca masalah yang ada. Hati kita semua dibukakan untuk lebih serius dan sungguh-sungguh memberantas korupsi, tanpa kepura-puraaan, tanpa konflik kepentingan," tegas Febri.

Sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa DPR akan mengesahkan RUU KUHP pada 17 Agustus 2018 sebagai kado kemerdekaan Indonesia.

KPK mengatakan setidaknya ada 10 hal mengapa RKUHP berisiko bagi KPK dan pemberantasan korupsi yaitu:

Penyebab korupsi menurut ahli filsafat Islam
Tanggapi #Sandiwara Uno, PAN: TKN sebaiknya fokus pada kebijakan dan program
Fahri Hamzah setuju pembentukan Pansus KTP elektronik
PDI: BPN pindah ke Jateng justru membangunkan banteng tidur
Sandi dituding playing victim, BPN: Jangan langsung tuduh
Fitnah Jokowi PKI, BPN minta La Nyalla diproses polisi
Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan
PDIP minta Anies siaga hadapi bencana
Aktivis tunggu Prabowo minta maaf ke umat Islam
Legislator harap Saudi kabulkan usulan jalur cepat haji
Cina langgar HAM etnis mayoritas muslim, ini kata DPR
PDIP: Sandiaga tak usah playing victim
Saham AS dan Eropa ditutup lebih rendah
Masyarakat Riau diminta waspadai demo pesanan korporasi asing
DPR dukung putusan MK soal usia minimal menikah
Fetching news ...